WASHINGTON, SENIN - Ancaman serangan hacker terhadap sistem jaringan komputer pemerintah menjadi salah satu perhatian dalam transisi pemerintahan di AS. Presiden terpilih AS Barack Obama didesak untuk menyetujui payung hukum yang ketat untuk menghadapi gangguan di dunia maya.
"Tanggap terhadap serangan cyber merupakan isu yang besar," ujar James Lewis dari CSIS (Center for Strategic and Internatonal Studies), organisasi yang beranggotakan para pakar dan peneliti berbasis di Washington. Desakan tersebut lantang disuarakan sejak serangan terhadap jaringan Internet pemerintah AS makin menggila seperti terhadap fasilitas pentagon, Gedung Putih, maupun beberapa jaringan departmen. Dalam beberapa tahun terakhir, serangan-serangan tersebut sering berasal dari China dan Russia.
Karena itu, panel peneliti dari organisasi tersebut menyatakan bahwa Obama perlu membentuk kantor baru di Gedung Putih yang khusus menghadapi kemungkinan penyusupan oleh hacker, pencuri data, dan agen asing. Lembaga tersebut juga bertugas mengkoordinasikan penanganan keamanan yang dilakukan militer, intelijen, dan kepolisian.
Rekomendasi yang diumumkan di Capitol Hill, Senin (8/12), juga mendesak pemerintahan baru dan Kongres AS untuk menyetujui undang-undang baru untuk mempercepat investigasi terhadap kasus serangan di dunia maya. Misalnya, memperbolehkan data penelusuran di Internet sebagai bukti hukum daripada penelusuran tradisional seperti kriminal lainnya.
"Kita harus memiliki doktrin cyber yang kuat," ujar Jerry Dixon mantan deputi direktur di Divisi Keamanan Cyber Nasional, Departemen Keamanan Nasional AS. Antara lain, jika terjadi serangan cyber terhadap fasilitas pemerintahan AS, apa yang harus dilakukan militer AS, langkah hukum apa yang dtempuh, dan tindakan intelijen yang harus segera dikerjakan.
Pemerintahan Obama harus menentukan bagaimana AS akan merespon terhadap serangan cyber. Tindakan yang dilakukan tergantung siapa penyerangnya, apakah itu hacker sebagai pribadi, kelompok kriminal, atau pemerintah asing. AS bisa saja menjatuhkan balasan berupa embargo dagang, sanksi ekonomi, atau serangan militer tergantung tingkat keseriusan serangan tersebut.
Belum dipastikan apakah usulan tersebut akan dikombinasikan dengan proposal sebelumnya pada pemerintahan Bush. Sebab, rekomendasi ini berbeda dengan fokus proposal yang diajukan pemerintahan Bush. Inisiatif yang diluncurkan pada peiode pemerintahan keduanya, Bush mengusulkan penyederhanaan jaringan untuk meminimalkan serangan dan memperketat pemantauan trafik dengan program surveillance yang disebut Einstein.
Namun, kelihatannya rekomendasi CSIS akan diterima dengan cepat untuk disetujui. Setidaknya terdapat 5 orang anggota panel yang juga duduk dalam dewan transisi pemerintahan Obama. Antara lain, mantan pejabat Gedung Putih Paul Kurtz, penasihat keamanan Dan Chenok, dan penasihat teknologi Bruce McConell.(AP)
