JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan software pembelajaran Software pendidikan SMP dengan sistem virtual laboratorium (VL) oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dinilai tidak masuk akal. Kalau mau dipaksakan juga sistem ini hanya cocok untuk SMA atau Perguruan Tinggi, bukan SMP.
Demikian diungkap Koordinator Paguyuban Pengembang Software Edukasi Indonesia Hary S. Candra. "Software tersebut merupakan sebuah aplikasi permodelan gejala sains dengan tipe percobaan maya dengan konsep pendekatan CTL," kata Hary dalam Jumpa Pers Soal Tender Software Asing di Depdiknas di Jakarta, Kamis (7/5).
Menurutnya, saat ini di dunia baru baru ada 2 negara yang mengembangkan VL. Negara tersebut adalah Amerika Serikat dengan nama produk "Crocodile Clibs" dan Malaysia dengan "Pintar Lab." Indonesia sendiri belum punya produk itu. Tapi persoalannya, apakah kita mampu atau tidak mampu membuat VL tersebut, tetapi apakah produk tersebut kita butuhkan atau tidak.
Kalau bicara soal bisa, Ketua Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia Djarot Subiantoro mengatakan dengan tegas bahwa Indonesia bisa. Ia merujuk pada sistem pembuatan software. "Prinsipnya pembuatan software itu adalah pengetahuan yang ada dibuat dalam kode-kode komputer. Jadi ada pengetahuannya dulu, untuk buat softwarenya kita pasti bisa buat. Pengetahuannya juga kita punya," kata Djarot.
Sebenarnya dengan pengadaan tender ini terjadi lompatan kebutuhan pendidikan. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Asosiasi Guru Sains Se-Indonesia Yuyun R. Nur Yusuf. Menurutnya yang dibutuhkan oleh para guru adalah teaching and learning contextual dulu baru VL. "Logikanya, anak-anak diajak dulu mengenali prinsip hukum tertentu dalam konteksnya baru dibawa ke lab. Kok ini langsung ke lab," kata Yuyun.
Kemudian ia menjelaskan bagaimana sistem materi pembelajaran yang sesuai dengan konteksnya itu. Misalnya, untuk menjelaskan hukum Pascal maka guru memakai contoh pembelajaran dari sistem hidrolik di bengkel yang membuat mobil bisa diangkat atau sistem rem mobil sehingga kendaraan tersebut bisa berhenti. "Hal tersebut ada dalam kehidupan sekitar anak didik," katanya.
Hal inilah yang diprihatinkan Ketua Klub Guru Indonesia Satria Dharma. Menurutnya, dalam proses tender ini baik panitia tender maupun dari Depdiknas tidak pernah menanyakan sebenarnya apa yang dibutuhkan para guru dalam pembelajaran.
"Virtual Lab apakah benar-benar kita butuhkan? Apakah ada riset penelitian yang mengarah pada kebutuhan virtual lab pada pendidikan di Indonesia?" tanya Satria penuh keheranan. Ia berkesan Depdiknas terlalu memaksakan proyek ini.
Terhadap tender yang tidak masuk akal ini, para asosiasi di atas meminta kepada Depdiknas supaya tender tersebut ditinjau kembali. "Ini sangat mengkawatirkan karena proses lelang sudah sampai pada Surat Penawaran Harga (SPH), dan akhirnya panitia mengizinkan presentasi pada mingggu depan," kata Hary.
Ini harus disikapi serius. Karena menurut Satria masalah pendidikan tidak lagi urusan Depdiknas saja. "Virtual lab belum kita butuhkan. Kalau dipaksakan maka fatal. Uang habis, barang tidak terpakai," pungkas Satria.
Mereka yang berkeberatan dengan langkah Depdiknas tersebut adalah Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia yang diwakili Hari Sungkari sebagai Sekretaris Jenderal, Paguyuban Pengembang Software Edukasi Indonesia dengan koordinator Hary S. Candra, Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia yang diketuai Djarot Subiantoro, Asosiasi Guru Sains Se-Indonesia dengan ketua Yuyun R. Nur Yusuf, Klub Guru Indonesia dengan ketua Satria Dharma, dan Pengamat Pendidikan Darmaningtyas.
