Sekolah di Daerah Rawan Bencana Perlu Kebijakan Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com — Komitmen pemerintah untuk menuntaskan perbaikan dan pembangunan sekolah rusak diminta juga memperhatikan keamanan dari ancaman bencana alam. Pembangunan sekolah di daerah-daerah yang rawan bencana, sampai saat ini umumnya belum memenuhi kriteria sebagai sekolah aman bagi anak.

"Untuk pembangunan sekolah di daerah bencana, ada kategori sekolah tahan gempa. Memang nanti biayanya akan lebih tinggi. Namun dengan adanya panduan-panduan yang disusun untuk memenuhi kriteria sekolah aman, Kementerian Pendidikan Nasional akan mendukung supaya pemerintah daerah melaksanakannya," kata Fasli Jalal, Wakil Menteri Pendidikan Nasional.

Ia mengatakan itu dalam acara pembentukan sekretaris nasional kemitraan untuk sekolah aman hak anak bangsa yang bermartabat (Seknas Kemitraan Sahabat) di Jakarta, Kamis (25/8/2011).

Seknas Kemitraan Sahabat digagas berbagai komunitas masyarakat peduli pendidikan. Dukungan dari pemerintah antara lain datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Sugeng Tri Utomo, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BNPB mengatakan, sekolah aman untuk mendukung pengurangan risiko bencana, utamanya fokus supaya sekolah dibangun di lokasi aman, sttruktur bangunan dapat tahan dari gempa, dan adanya kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Yanti Sriyulianti, Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip), mengatakan, sekolah aman yang menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan anak-anak selama di sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

"Kami ingin mengawal supaya pembangunan sekolah yang didanai pemerintah lewat dana alokasi khusus bisa menjamin untuk mewujudkan sekolah aman. Jangan lagi ada sekolah ambruk dan sekolah yang tidak aman saat bencana datang," ujar Yanti.