DPR: Kemenpera Perlu Lihat Aturan Keuangan Negara!

Dibaca:
Komentar :
KOMPAS/PRIYOMBODO

Ilustrasi: Aktivitas pembangunan perumahan di kawasan Larangan, Tangerang, Banten, Sabtu (28/1/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendalami UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait program Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) milik Kemenpera. Kemenpera juga perlu mendalami UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Ketua Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menpera terkait dengan FLPP di Jakarta, Kamis (23/2/2012) kemarin mengatakan, Komisi V DPR meminta Kemenpera memperhatikan aturan, baik dalam UU No 17/2003 maupun PP No. 39/2007, terutama mengenai dana BLU (Badan Layanan Umum) terkait dengan FLPP yang berasal dari APBN. Hal tersebut karena dana penyertaan yang diserahkan pemerintah kepada bank-bank pelaksana merupakan dana APBN sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang dapat menyimpang dari ketentuan yang seharusnya.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga meminta Kemenpera memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan wilayah dalam pengeluaran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP dan program bantuan sosial perumahan swadaya. Untuk itu, Komisi V DPR RI juga mendesak Kemenpera melakukan langkah-langkah sosialisasi kebijakan KPR FLPP dan program bantuan sosial perumahan swadaya kepada seluruh pihak pemangku kepentingan.

Namun, Komisi V juga memberi apresiasi kepada Kemenpera yang telah menyelesaikan perjanjian kerja sama operasional (PKO) untuk pengeluaran KPR FLPP tahun 2012 dengan bank-bank pelaksana. Apresiasi tersebut, ujar dia, juga disertai terobosan kebijakan yang mendukung antara lain pembebasan biaya sertifikasi tanah, pengembangan listrik, dan pengembangan air minum.

Sebagaimana diberitakan, PKO terkait KPR FLPP pada tahun 2012 mengakibatkan suku bunga turun dari semula 8,15-8,5 persen pada tahun 2011 menjadi 7,25 persen pada tahun 2012. Hal itu dinilai Kemenpera akan meningkatkan daya beli masyarakat sebesar 10 persen.

Selain itu, PKO 2012 juga berisi kebijakan penurunan porsi dana FLPP, yaitu dari semula 60:40 untuk perbandingan porsi dana pemerintah terhadap bank pelaksana, kini porsi tersebut menjadi 50:50. Perubahan porsi itu dinilai mampu memperbanyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat terfasilitasi KPR FLPP sebesar lebih dari 20 persen.

Sejumlah bank yang melakukan PKO dengan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan adalah BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN.

Editor: Latief

 

TERBARU
Internet
Rabu, 23 April 2014 17.19 WIB
Game "The Raid II" Berhadiah Xbox One
Software
Rabu, 23 April 2014 16.27 WIB
Microsoft Siapkan Windows di "Awan"?
Internet
Rabu, 23 April 2014 16.20 WIB
Menghindari Kemacetan dengan Belanja Online?
Gadget
e-Business
Rabu, 23 April 2014 14.31 WIB
Google Bersedia Urunan Bayar Denda Samsung
TERPOPULER
Senin, 21 April 2014 12.46 WIB
Ini Cara "Nge-charge" Smartphone yang Benar
Jumat, 18 April 2014 19.06 WIB
Tips Membersihkan File Sampah di Android
Minggu, 20 April 2014 20.08 WIB
Inilah "Software" Anti-sadap yang Dipakai Snowden
Senin, 21 April 2014 14.39 WIB
Internet Indonesia Ketiga Terpelan di ASEAN
Kamis, 17 April 2014 08.10 WIB
Dijual Rp 17 Juta, Google Glass Ludes
Selasa, 22 April 2014 16.26 WIB
Telkomsel Bakal Jual Google Glass, Harganya?
Sabtu, 19 April 2014 19.23 WIB
7 Mitos soal Celah Internet "Heartbleed"