DPR: Kemenpera Perlu Lihat Aturan Keuangan Negara!

Dibaca:
Komentar :
KOMPAS/PRIYOMBODO

Ilustrasi: Aktivitas pembangunan perumahan di kawasan Larangan, Tangerang, Banten, Sabtu (28/1/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendalami UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait program Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) milik Kemenpera. Kemenpera juga perlu mendalami UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Ketua Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menpera terkait dengan FLPP di Jakarta, Kamis (23/2/2012) kemarin mengatakan, Komisi V DPR meminta Kemenpera memperhatikan aturan, baik dalam UU No 17/2003 maupun PP No. 39/2007, terutama mengenai dana BLU (Badan Layanan Umum) terkait dengan FLPP yang berasal dari APBN. Hal tersebut karena dana penyertaan yang diserahkan pemerintah kepada bank-bank pelaksana merupakan dana APBN sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang dapat menyimpang dari ketentuan yang seharusnya.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga meminta Kemenpera memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan wilayah dalam pengeluaran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP dan program bantuan sosial perumahan swadaya. Untuk itu, Komisi V DPR RI juga mendesak Kemenpera melakukan langkah-langkah sosialisasi kebijakan KPR FLPP dan program bantuan sosial perumahan swadaya kepada seluruh pihak pemangku kepentingan.

Namun, Komisi V juga memberi apresiasi kepada Kemenpera yang telah menyelesaikan perjanjian kerja sama operasional (PKO) untuk pengeluaran KPR FLPP tahun 2012 dengan bank-bank pelaksana. Apresiasi tersebut, ujar dia, juga disertai terobosan kebijakan yang mendukung antara lain pembebasan biaya sertifikasi tanah, pengembangan listrik, dan pengembangan air minum.

Sebagaimana diberitakan, PKO terkait KPR FLPP pada tahun 2012 mengakibatkan suku bunga turun dari semula 8,15-8,5 persen pada tahun 2011 menjadi 7,25 persen pada tahun 2012. Hal itu dinilai Kemenpera akan meningkatkan daya beli masyarakat sebesar 10 persen.

Selain itu, PKO 2012 juga berisi kebijakan penurunan porsi dana FLPP, yaitu dari semula 60:40 untuk perbandingan porsi dana pemerintah terhadap bank pelaksana, kini porsi tersebut menjadi 50:50. Perubahan porsi itu dinilai mampu memperbanyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat terfasilitasi KPR FLPP sebesar lebih dari 20 persen.

Sejumlah bank yang melakukan PKO dengan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan adalah BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN.

Editor: Latief

 

TERBARU
Internet
Rabu, 23 Juli 2014 09.36 WIB
MH17 Ramai Jadi Kedok Spam
Internet
Selasa, 22 Juli 2014 18.37 WIB
Ainun Najib, Teknologi Informasi untuk Negeri
Gadget
Internet
Selasa, 22 Juli 2014 16.28 WIB
Prabowo dan #PresidenBaru Mendunia
Software
Selasa, 22 Juli 2014 16.27 WIB
Geser Ayam, Demi Hindari Bom
TERPOPULER
Selasa, 22 Juli 2014 13.24 WIB
Ini Akun Instagram Si Cantik Sabina Altynbekova
Rabu, 16 Juli 2014 16.28 WIB
Pengguna Kartu SIM Lama Wajib Registrasi Ulang
Senin, 21 Juli 2014 15.09 WIB
Waspada, Berita Pilpres Bohong dari Situs Ini
Jumat, 18 Juli 2014 10.58 WIB
Selamat Tinggal Android Nokia X
Jumat, 18 Juli 2014 09.05 WIB
Crowdsourcing, Jurus Jitu Awasi Pemilu