DPR: Kemenpera Perlu Lihat Aturan Keuangan Negara!

Dibaca:
Komentar :
KOMPAS/PRIYOMBODO

Ilustrasi: Aktivitas pembangunan perumahan di kawasan Larangan, Tangerang, Banten, Sabtu (28/1/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendalami UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait program Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) milik Kemenpera. Kemenpera juga perlu mendalami UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Ketua Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menpera terkait dengan FLPP di Jakarta, Kamis (23/2/2012) kemarin mengatakan, Komisi V DPR meminta Kemenpera memperhatikan aturan, baik dalam UU No 17/2003 maupun PP No. 39/2007, terutama mengenai dana BLU (Badan Layanan Umum) terkait dengan FLPP yang berasal dari APBN. Hal tersebut karena dana penyertaan yang diserahkan pemerintah kepada bank-bank pelaksana merupakan dana APBN sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang dapat menyimpang dari ketentuan yang seharusnya.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga meminta Kemenpera memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan wilayah dalam pengeluaran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP dan program bantuan sosial perumahan swadaya. Untuk itu, Komisi V DPR RI juga mendesak Kemenpera melakukan langkah-langkah sosialisasi kebijakan KPR FLPP dan program bantuan sosial perumahan swadaya kepada seluruh pihak pemangku kepentingan.

Namun, Komisi V juga memberi apresiasi kepada Kemenpera yang telah menyelesaikan perjanjian kerja sama operasional (PKO) untuk pengeluaran KPR FLPP tahun 2012 dengan bank-bank pelaksana. Apresiasi tersebut, ujar dia, juga disertai terobosan kebijakan yang mendukung antara lain pembebasan biaya sertifikasi tanah, pengembangan listrik, dan pengembangan air minum.

Sebagaimana diberitakan, PKO terkait KPR FLPP pada tahun 2012 mengakibatkan suku bunga turun dari semula 8,15-8,5 persen pada tahun 2011 menjadi 7,25 persen pada tahun 2012. Hal itu dinilai Kemenpera akan meningkatkan daya beli masyarakat sebesar 10 persen.

Selain itu, PKO 2012 juga berisi kebijakan penurunan porsi dana FLPP, yaitu dari semula 60:40 untuk perbandingan porsi dana pemerintah terhadap bank pelaksana, kini porsi tersebut menjadi 50:50. Perubahan porsi itu dinilai mampu memperbanyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat terfasilitasi KPR FLPP sebesar lebih dari 20 persen.

Sejumlah bank yang melakukan PKO dengan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan adalah BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN.

Editor: Latief

 

TERBARU
Internet
Kamis, 21 Agustus 2014 19.44 WIB
Apakah Anda Tertangkap Kamera Google di Indonesia?
Gadget
Kamis, 21 Agustus 2014 18.21 WIB
Bolt Jual Smartphone 4G LTE
Software
Kamis, 21 Agustus 2014 16.25 WIB
Penerus "Flappy Bird" Sudah Ada di Android dan iOS
Gadget
Kamis, 21 Agustus 2014 15.52 WIB
Inikah Android Octa-core "64-bit" Pertama?
Internet
TERPOPULER
Jumat, 15 Agustus 2014 19.19 WIB
Internet Belakangan Jadi Lelet, Ini Penyebabnya
Selasa, 19 Agustus 2014 08.09 WIB
Ditantang Zuckerberg, Bill Gates Mandi Air Es
Kamis, 21 Agustus 2014 08.13 WIB
Google Street View Sudah Hadir di Jakarta
Rabu, 20 Agustus 2014 09.49 WIB
Bocoran Foto Penampakan Paling Jelas iPhone 6
Jumat, 15 Agustus 2014 09.27 WIB
Samsung Resmi Perkenalkan Galaxy Alpha
Senin, 18 Agustus 2014 09.05 WIB
Pilih dan Awasi Menteri lewat "KawalMenteri.org"
Senin, 18 Agustus 2014 10.38 WIB
Seperti Inikah Tampang iPhone 6L?
Senin, 18 Agustus 2014 16.17 WIB
Ini Dia, Tampilan "Flat" Xiaomi MIUI 6
Selasa, 19 Agustus 2014 09.39 WIB
Pesawat Batal Terbang Gara-gara iPhone 5