Subsidi BBM Kalahkan Anggaran untuk Bantuan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com -  Anggaran untuk masyarakat miskin dan rentan masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan subsidi bahan bakar. Tahun 2011, pemerintah menghabiskan 2,2 persen produk domestik bruto (PDB) untuk subsidi bahan bakar, dan hanya 0,5 persen PDB untuk program-program bantuan sosial.  

Sebagai pembanding, negara-negara berpendapatan menengah lainnya seperti Brasil dan India masing-masing menghabiskan 1,4 persen dan 2,2 persen untuk bantuan sosial. Walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 12,5 persen di tahun 2011, pada kenyataannya hampir 25 persen penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis hampir miskin dan sangat rentan terhadap goncangan terkecil sekalipun.  

Menurut Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun, Kamis (5/4/2012), di Jakarta, subsidi bahan bakar minyak selama ini tidak tepat sasaran dan banyak disalahgunakan. Sebagai contoh, sebagaimana diwartakan sejumlah media, sebagian pengguna mobil mewah masih memakai BBM jenis premium.  

Distribusi premium dan solar bersubsidi juga rawan penyelewengan. Saat ini harga pertamax sudah mencapai Rp 10.200 per liter, sedangkan harga premium bersubsidi tetap Rp 4.500 per liter karena penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi baru-baru ini.

Perbedaan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang jauh ini dikhawatirkan meningkatkan praktik penyelundupan BBM bersubsidi di daerah perbatasan dan penjualan BBM bersubsidi ke industri.  

"Selama beberapa tahun terakhir, separuh dari seluruh rumah tangga miskin di Indonesia bukan merupakan rumah tangga miskin di tahun sebelumnya. Kondisi ini seharusnya tidak perlu terulang, karena Indonesia memiliki kerangka yang kuat untuk membangun jaring pengaman sosial yang sesungguhnya," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle, dalam siaran pers.  

Untuk mencapai hal itu, lanjut Koeberle, pemerintah perlu meningkatkan belanja lebih untuk reformasi dengan meningkatkan kualitas serta jangkauan program-program seperti beras untuk rakyat miskin, jaminan kesehatan untuk masyarakat dan program keluarga harapan.

Pemerintah juga perlu memastikan program-program itu mampu menjangkau mereka yang membutuhkan pada waktu yang tepat. Belanja untuk membangun tenaga kerja yang sehat, berpendidikan, dan produktif akan memperkuat perekonomian Indonesia.  

Laporan perkembangan triwulan Perekonomian Indonesia juga menyoroti, kesetaraan gender merupakan hal penting yang perlu dicapai di Indonesia, di mana tingkat kematian ibu hamil masih tinggi, dan perempuan masih berpendapatan rendah, daripada laki-laki di semua sektor.

Penelitian Bank Dunia menunjukkan, apabila masyarakat Indonesia memberi kompensasi berdasarkan keterampilan dan kemampuan, serta bukan berdasarkan gender, produktivitas para pekerja dapat meningkat hingga 14 persen. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.