KP2KKN Jateng Buka Posko Pengaduan

SEMARANG, KOMPAS.com — Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah membuka posko pengaduan ujian nasional 2012 untuk mendorong peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan secara nasional dalam bentuk pengawasan. Posko ini terbuka untuk laporan tentang kecurangan dan berbagai hal yang terjadi dalam UN tingkat SMA, SMP, dan SD.

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Pelayanan Publik KP2KKN Jawa Tengah Oly Viana Agustine di Semarang, bentuk pengaduan dapat dilayangkan melalui surat dengan menyebut identitas lengkap sesuai kartu tanda penduduk.

Laporan bisa juga melalui telepon atau datang langsung ke kantor KP2KKN Jawa Tengah di Jalan Lempongsari Timur III Nomor 22 Semarang. Laporan juga bisa disampaikan melalui telepon (024) 70788126, faksimile (024) 8316112, dan e-mail kp2kkn@yahoo.com atau situs www.antikorupsijateng.wordpress.com  

"Tujuan dari pembuatan posko pengaduan ujian nasional SMA, SMP, dan SD di Jawa Tengah  untuk menanamkan sifat antikorupsi dan bertanggung jawab sebagai usaha preventif dengan jujur dan tidak mencontek dalam mengikuti ujian," ungkap Oly, Selasa (17/4/2012).

Menurut catatan KP2KKN Jawa Tengah, modus kecurangan dalam UN 2012 antara lain pungutan subrayon terutama di sekolah swasta, biaya transpor terutama di sekolah swasta, penahanan kartu peserta ujian, penggunaan telepon seluler oleh siswa dan pengawas, masuk-keluarnya panitia atau pejabat ke ruang ujian, serta beredarnya kunci jawaban.

Kebocoran soal ujian disebabkan adanya kepentingan dan dorongan dari pemangku kebijakan untuk menciptakan sebuah pencitraan, yakni seolah-olah pendidikan di wilayah yang bersangkutan selalu berhasil.

KP2KKN Jawa Tengah juga mencatat, kecurangan dalam UN dipicu budaya meluluskan dan tekanan politik. Budaya meluluskan terjadi lantaran selama ini sekolah telah terbiasa meluluskan semua siswanya.

Sementara budaya politik terjadi ketika kepala daerah memberikan instruksi untuk mencapai hasil UN yang lebih baik dari tahun sebelumnya kepada dinas pendidikan, yang diteruskan kepada sekolah.