Google Hapus Ratusan Video dari YouTube

KOMPAS.com — Google telah menghapus 640 video dari situs sharing video YouTube yang diduga mempromosikan terorisme pada 2011 setelah mendapatkan komplain dari Kantor Asosiasi Polisi Inggris.

Berita ini tercantum dalam laporan terakhir Transparency yang memperlihatkan permintaan dari otoritas internasional untuk menghilangkan atau memindahkan material.

Perusahaan itu mengatakan menutup lima akun yang berkaitan dengan tersangka pembuat video.

Meski demikian, Google telah menolak banyak permintaan yang sama dari negara lain.

Kantor Paspor Kanada merupakan salah satu organisasi yang ditolak. Mereka meminta agar sebuah video yang menampilkan warga Kanada membuang air kecil di paspor dan menyiramnya di toilet dipindahkan.

Google juga menolak untuk menghilangkan enam video YouTube yang berisi sarkasme terhadap tentara dan politisi senior Pakistan.

Permintaan itu datang dari Kementerian Teknologi Informasi Pemerintah Pakistan.

Tetapi, Google melakukan tindakan untuk ratusan kasus yang lain, termasuk:

• Permintaan untuk memblokir lebih dari 100 video YouTube di Thailand yang diduga menghina monarki yang merupakan sebuah kejahatan di negara tersebut.
• Menghilangkan video memuat pidato kebencian yang diunggah ke YouTube dari Turki.

Perusahaan menyatakan menerima 461 gugatan yang meliputi 6.989 item. Dan, disebutkan telah memenuhi sekitar 68 persen permintaan.

Perusahaan menambahkan, pihaknya menerima 546 permintaan informal yang meliputi 4.925 item dan menyepakati 43 persen kasus.

Analis kebijakan senior Google, Dorothy Chou, mengatakan, perusahaan memperhatikan permintaan yang berkaitan dengan pidato politik.

"Ini mengkhawatirkan bukan hanya karena kebebasan berekpresi diambang risiko, melainkan beberapa dari permintaan ini dari negara yang Anda duga—negara-negara Barat bukanlah yang berkaitan dengan sensor," kata dia.

"Sebagai contoh, dalam semester kedua tahun lalu, regulator Spanyol meminta kami untuk menghilangkan 270 hasil pencarian yang berkaitan ke blog dan artikel di koran yang merujuk kepada individu dan tokoh publik, termasuk wali kota dan jaksa."

"Di Polandia, kami menerima permintaan dari Biro Pengembangan Usaha untuk menghilangkan tautan ke situs yang mengkritik mereka."

"Kami tidak menuruti permintaan semacam itu."