Mantan Dirut IM2 Didakwa Korupsi Rp 1,3 Triliun
Jakarta, Kompas -
Tim jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan untuk Indar yang ditandatangani Fadil Zumhana mengatakan, pemegang alokasi frekuensi radio, yaitu PT Indosat Tbk, tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain, dalam hal ini PT Indosat Mega Media (IM2).
Frekuensi 2,1 GHz dalam sistem 3G yang dikelola Indosat dan dipakai IM2 yang dipermasalahkan jaksa tersebut melanggar Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
Indar saat ditanya majelis hakim mengakui dirinya dalam keadaan sehat, tetapi tidak mengetahui maksud dakwaan jaksa.
”Tidak sepeser pun uangnya masuk kantong pribadi saya. Kalau semua pengguna frekuensi Indosat tersebut dinilai korupsi dan melanggar hukum, tentu para pengguna telepon genggam dengan fasilitas 3G harus dipidana karena ikut melanggar hukum,” kata Indar.
Indar dijadikan tahanan kota sejak 19 Desember 2012. Selain Indar, terdakwa lain dalam kasus ini adalah Kaizad B Heerje (Wakil Direktur Utama PT Indosat Tbk), Johnny Swandy Sjam (Direktur Utama PT Indosat Tbk), dan Harry Sasongko (Direktur Utama PT Indosat Tbk). Berkas tuntutan mereka terpisah.
Menurut jaksa, penggunaan frekuensi untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G milik Indosat oleh IM2 telah memperkaya PT IM2 dan PT Indosat sejak 2007 hingga 2011 dengan keuntungan senilai
Jaksa menyatakan, terdakwa seolah-olah melakukan kerja sama penggunaan jaringan untuk akses internet broadband, tetapi senyatanya melawan hukum menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT Indosat Tbk.
Indar didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (10) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam dakwaan subsider, Indar didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (10), (30) UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (10) ke-1 KUHP.
Dalam kasus ini, kejaksaan Agung juga pernah memeriksa mantan Dirut Indosat Harry Sasongko dan mantan Wakil Dirut Indosat Kaizad B Heerjee. Menurut Direktur Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman, hingga kini Harry Sasongko dan Kaizad B Heerjee belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejagung masih melakukan kajian terhadap hal ini.
”Untuk disebut bersama-sama dalam dakwaan, kan, tidak harus dinyatakan sebagai tersangka terlebih dahulu,” kata Adi.(ong/Faj/ko3)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
