Lawan Teroris dan "Hacker", Polri Gandeng Polisi Australia

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk menangani kasus kejahatan cyber, Polri bekerja sama dengan Australian Federal Police (AFP) membangun laboratorium cyber. Kerja sama ini dianggap penting untuk penanggulangan terorisme sampai dengan upaya pencegahan peretasan situs penting pemerintahan yang belakangan pernah terjadi.

"Kejahatan cyber ini akan langsung berhubungan dengan kejatahan lain, termasuk komunikasi teroris yang informasinya dikirim melalui email," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman di Mapolda Metro Jaya, Senin (29/4/2013).

Menurut Sutarman, pihaknya pernah bekerja sama dengan kepolisian Australia dalam kasus bom Bali. Saat itu, Polri juga turut menggunakan sarana IT yang ada sehingga jaringan terorisme bom Bali bisa terungkap.

Perkembangan kemajuan cyber crime Polri, lanjutnya, membuat para teroris enggan berkomunikasi via internet sehingga akhirnya memilih melakukannya secara manual. "Makanya, sekarang pelaku teroris di Indonesia sudah berupaya berhubungan dengan manual untuk menghindari cyber ini," ujar Sutarman.

Ia menuturkan, situs pemerintahan dan juga perbankan akan berbahaya apabila sampai diretas atau di-hack seseorang. Di samping itu, lanjutnya, saat ini situs e-goverment sudah terkoneksi seluruhnya sehingga penyerangan terhadap situs pemerintahan bisa membuat rusak.

Dengan adanya laboratorium cyber, kepolisian bisa memonitor kejahatan komputer dari awal dan mengatasinya dengan baik. "Website-nya Presiden saja bisa di-hack. Kalau seandainya server di perbankan itu di-hack oleh seseorang yang masuk, kemudian account-nya dipindahkan ke orang lain, itu sangat membahayakan dan menghancurkan perekonomian dari perbankan itu," lanjut Sutarman.

Setiap tahunnya, menurut dia, ada sekitar 800 ribu laporan yang terkait kejahatan cyber. Dengan adanya bantuan kepolisian Australia, pihaknya berharap bisa mengurangi kejahatan dunia maya itu.