Pemerintah Indonesia Ajak Toleransi dalam Internet

BALI, KOMPAS.com - Dalam acara Internet Governance Forum (IGF) 2013 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Senin (21/10/2013), pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengusulkan agar aturan internet dunia turut mengedepankan toleransi dan etika. 

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dalam ruang siber juga dibutuhkan norma berinteraksi. Etika inilah yang menjadi dasar untuk menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai di berbagai negara. 

Meskipun dampak positif dari internet lebih banyak, namun dampak negatif dari penyalahgunaan internet juga harus diperhatikan. "Kita harus membuat agar internet lebih aman untuk warga di setiap negara," kata Tifatul.

Di Indonesia, konten pornografi dan judi online merupakan konten ilegal. Namun, di negara barat, konten macam ini dilegalkan bahkan telah menjadi industri.

Ketika konten pornografi beredar di YouTube, misalnya, pemerintah Indonesia kesulitan memblokir konten tersebut. Namun, melalui kerjasama dan didasari etika siber, pihak Google selaku pengelola YouTube seyogyanya menyaring konten pornografi sehingga warga Indonesia tetap dapat mengakses konten positif di YouTube.

Asisten Wakil Sekretaris Jenderal Perseringkatan Bangsa-Bangsa Urusan Ekonomi dan Sosial, Thomas Gass berpendapat, etika siber bisa terwujud jika semua pemangku kepentingan bekerjasama secara kolektif, mulai dari pemerintah, operator telekomunikasi, hingga lembaga swasta.

Etika siber macam ini memang tidak tertulis dalam aturan global, namun dibutuhkan rasa saling menghargai sesama bangsa. "Dengan ini kejahatan siber juga dapat ditekan," katanya.

President & CEO Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) Fade Chehade, sepakat dengan usulan pemerintah Indonesia. Ia berpendapat, menjaga kepercayaan publik atas internet adalah hal penting dan harus dijaga. Terlebih, internet terbukti telah mendorong nilai ekonomi, nilai kemanusiaan, hingga tempat berkreasi dan berinovasi.