Peduli Nasib Internet Indonesia? Ikuti Dialognya

KOMPAS.com - Banyak pihak di Indonesia mengaku peduli pada tata kelola internet di Tanah Air. Namun, sayangnya, banyak juga pihak yang hanya bisa mengeluhkan soal itu di media sosial dan tidak bersuara di forum yang lebih "resmi".

Nah, agar bisa lebih bersuara, siapapun sebenarnya bisa mengikuti gelaran bertajuk Dialog Nasional Tata Kelola Internet Indonesia. Dialog terbuka ini tidak dipungut biaya dan boleh dihadiri oleh siapapun yang memang mau urun rembug soal bagaimana tata kelola internet di Indonesia yang ideal.

Seperti disampaikan dalam keterangan resminya, Dialog Nasional Tata Kelola Internet Indonesia akan diadakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 20 Agustus 2014
Waktu: 08.00 s/d 18.30 WIB
Tempat: Hotel Borobudur – Jakarta.

Informasi lebih rinci tentang acara tersebut dan cara pendaftaran bisa diakses melalui situs www.id-igf.or.id. Pendaftaran sudah dibuka per Senin, 4 Agustus 2014.

Penyelenggara acara ini adalah ID-IGF, Indonesia Internet Governance Forum, sebuah organisasi multi-stakeholder yang mendorong terjadinya dialog terbuka dan transparan mengenai tata kelola internet di Indonesia.

Dialog tersebut tentu saja mengusung semangat kolaboratif, egaliter dan inklusif. Sedangkan multi-stakeholder yang dimaksud mencakup pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan komunitas teknis.

Diharapkan, melalui rangkaian kegiatannya, ID-IGF bisa melahirkan tata kelola Internet di Indonesia yang lebih profesional, transparan dan akuntabel.

Acara Dialog Nasional tersebut merupakan rangkaian ke-2, setelah yang pertama diselenggarakan pada 1 November 2012 di Jakarta. Pada 22 Oktober 2013, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah pelaksanaan Global IGF Dialogue ke-7 di Bali.

Seluruh sesi dialog di dalam acara Dialog Tata Kelola Internet Nasional 2014 itu dapat diikuti secara gratis oleh masyarakat luas. Ada 12 (dua belas) sesi yang menarik, kontekstual dan relevan dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia. Keduabelas sesi tersebut mengusung 4 topik besar secara pararel, yaitu: Infrastruktur, Ekonomi, Hukum dan Sosial Budaya.