Detiknas Garap Proyek Percontohan IT Tingkat Kabupaten

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) berencana menerapkan proyek percontohan Meaningful Broadband Kabupaten Initiative untuk mendukung implementasi Rencana Pitalebar Indonesia (RPI). Sesuai dengan namanya, proyek ini bakal mendorong pemanfaatan broadband di tingkat kabupaten atau kota.

Meaningful Broadband Kabupaten Initiative atau disingkat MBKI tersebut diharapkan bisa meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Sementara ini targetnya adalah tujuh kabupaten atau kota, yaitu Kab. Banyuasin di Sumatera Selatan, Kota Pekalongan di Jawa Tengah, Kab. Banyuwangi di Jawa Timur, Kab. Jembrana di Bali, Kota Balikpapan di Kalimantan Timur, Kab. Minahasa Utara di Sulawesi Utara dan Kab. Jayapura di Papua.

Tujuh kabupaten dan kota tersebut dipilih berdasarkan potensi dan kemampuan setiap daerah. Contohnya dalam kasus Banyuwangi, Detiknas melihat baik kepala daerah maupun masyarakatnya sudah tanggap dengan pemanfaatan teknologi informasi serta mulai menggunakannya untuk membangun kota.

Selanjutnya, setelah percontohan itu selesai, Detiknas berharap bisa menyebarkan hasilnya ke daerah-daerah lain. Rencananya ada sekitar 50 daerah lagi yang akan dipilih sebagai kabupaten atau kota early adopter.

Ketua Pelaksana Harian Detiknas Ilham Akbar Habibie mengatakan proyek percontohan tersebut perlu untuk mencari dan mewujudkan standar terhadap model implementasi broadband. Dengan adanya sebuah standar, maka setiap kabupaten atau kota lebih mudah berkomunikasi atau bertukar data.

“Kalau mau implementasi RPI perlu ada dokumen yang lebih rinci memperhatikan keadaan kota dan kabupaten. Karena itu kami buat pilot project ini,” ujar Ilham saat ditemui KompasTekno di kantornya, Rabu (8/7/2015) malam.

“Istilah meaningful yang kami maksud itu dilihat dari tiga sifat, yaitu broadband harus menjadi sesuatu yang usable, affordable dan empowering. Ini yang jadi acuan program-program MBKI,” imbuhnya.

Soal standar, dia memberi contoh, dapat dirasakan ketika suatu kota mulai perlu mengadopsi aplikasi kesehatan. Seandainya ada dua aplikasi kesehatan, yaitu buatan swasta dan pemerintah, maka akan muncul dua pilihan bagi suatu daerah.

Bisa saja daerah A memanfaatkan aplikasi buatan swastas sedangkan daerah B menggunakan milik pemerintah. Perbedaan itu bisa mempengaruhi kelancaran pertukaran data antara kedua kota.

“Kalau misalnya warga kota A kecelakaan di jalan, lalu masuk rumah sakit kota B, akan lebih mudah untuk mengambil data-data bila interface aplikasi kesehatan kedua kota itu sama, dibuat standar supaya mudah,” jelasnya.

Proyek MBKI tentu tidak berkutat hanya dalam hal standarisasi itu. Menurut Ilham, mereka ingin membuatnya dalam bentuk workshop atau pelatihan dan saling memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang sudah dipakai di daerah lain.

Detiknas membagi dua tahap pelaksanaan, yaitu tahap pertama berupa pemetaan kondisi, kajian serta penyusunan roadmap dan tahap kedua berupa implementasi roadmap yang sudah ada.

Ilham mengatakan proyek tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dan menurutnya Detiknas saja tidak mencukupi.  Karena itu, mereka juga mendapat dukungan penuh dan pembiayaan proyek oleh World Bank.

“Kami sudah diskusi dan mereka ingin memperluas kerjasama,” ujar putra mantan presiden Republik Indonesia B.J. Habibie itu.