Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oktober, Indonesia Punya "Blueprint" Pertahanan Cyber

Kompas.com - 24/08/2015, 13:37 WIB
Reza Wahyudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menyelesaikan blueprint sistem pertahanan cyber Indonesia pada Oktober mendatang. Cetak biru tersebut akan digunakan sebagai sebuah acuan nasional bagi sektor-sektor pemerintah non-militer.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan ada sekitar enam hingga delapan sektor yang dijadikan prioritas dalam rancangan keamanan cyber tersebut. Diantaranya adalah soal transportasi, kelistrikan, perbankan, keuangan, gas dan air.

"Oktober nanti konsep lebih detil dan komperehensif soal cyber security sudah selesai. Bentuknya berupa blueprint atau roadmap," ujarnya saat ditemui di sela-sela Indonesia Cyber Security Summit, Senin (24/8/2015).

"Cyber security itu ada defense dan non-defense. Fokusnya Kemenkominfo adalah sektor non-defense, yaitu terkait public utilities. Misalnya di sektor perbankan saja, kalau ada masalah dengan ATM maka yang akan kena bukan cuma kita tapi bisa ke perbankannya sendiri. Begitu juga soal kelistrikan, transportasi, dan lainnya," imbuh Chief RA, sapaan akrabnya.

Dalam proses pembentukan standar keamanan itu, pemerintah akan mengajak berbagai pemangku kepentingan baik dari kalangan bisnis, akademisi, atau praktisi.

Selain itu, pemerintah akan melihat dari berbagai negara yang sudah lebih dulu memiliki pertahanan cyber, lalu mengadopsi dan menyesuaikannya dengan konten lokal Indonesia.

"Kan di negara lain kita bisa liat misal di perbankan menerapkan cara seperti apa, lalu kita adopsi dan sesuaikan dengan konten lokal. Nantinya kita keluarkan ke masing-masing sektor, misalnya koordinasi energi dengan ESDM, lalu menangani masalah keuangan dan perbankan dengan OJK," terang Chief RA.

Soal wajib atau tidak menerapkan roadmap itu, nanti kita mesti bicara lagi dengan sektor terkait. Karena kan ada yang dari pemerintah, ada juga yang non-pemerintah. Di sini kita sebagai enabler," imbuhnya.

BCN Nanti Dulu

Selain pembentukan roadmap pertahanan nasional, pemerintah juga sedang menggodok Badan Cyber Nasional (BCN). Badan tersebut, menurut Menkominfo, tidak termasuk isu yang harus segera diselesaikan.

Hal yang lebih menjadi perhatiannya dalam keamanan cyber justru soal membangun kesadaran publik dan pemerintah. Bila sudah terbentuk kesadaran terhadap pentingnya cyber security, semua lembaga bisa sama-sama memperkuat diri dan meningkatkan kompetensinya dalam hal keamanan cyber.

"Kalau soal BCN, saya tidak fokus kapan selesainya. Tapi yang lebih mendesak itu soal isu cyber security, cyber security awareness itu penting," terang Chief RA.

"Belum semua stakeholder itu sadar soal cyber security, karena itu sosialisasi harus berjalan dan diakselerasi," pungkasnya.

Ketua Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Andi Budimansyah menambahkan saat ini ada cukup banyak domain pemerintah yang rawan diretas. Maka pendekatan yang paling baik adalah mengumpulkan para pemangku kepentingan, membangun kesadaran dan menghapus ego sektoral.

"Dalam cyber security yang paling rawan diserang itu titik terlemah, jadi di sini nggak ada istilah "paling jago". Kita justru mesti mengajak semua orang supaya sama-sama jadi jagoan. Awareness ini keniscayaan sebelum melangkah ke isu lain," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com