Kalau Go-Jek Dilarang, Apa Pemerintah Punya Solusi Lain?

Menurutnya pemerintah mestinya jangan terlalu mudah mengeluarkan larangan, tanpa solusi yang lebih baik. Agar mencapai solusi itu pun ada baiknya jika pemerintah dan pemangku kepentingan bisa bersinergi.

"Mestinya tidak segampang itu (melarang Go-Jek dan sejenisnya). Dicari solusi yang jelas dalam waktu tertentu dengan inovasi yang lebih baik. Apakah pemerintah sudah punya solusi transportasi publik sehingga warganya aman, nyaman?" terangnya dalam pesan singkat kepada KompasTekno, Jumat (18/12/2015).

Sebelumnya, sempat dikabarkan bahwa layanan ojek dan taksi berbasis aplikasi dilarang beropeasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Tapi kemudian Kemenhub mengklafirikasi surat tersebut bukan berisi larangan, melainkan sebatas pengingat kepada pihak kepolisian bahwa Go-Jek dkk. bukan termasuk angkutan umum menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Suhono yang merupakan Guru Besar ITB berpendapat bahwa transportasi berbasis aplikasi merupakan salah satu bagian dari konsep smart city atau kota pintar.

Saat ini perkembangan teknologi informasi atau IT memungkinkan terjadinya efisiensi dan crowdsourcing.

Layanan ride sharing yang mempekerjakan pemilik kendaraan pribadi untuk menyediakan sarana angkutan adalah salah satu efek perkembangan teknologi kepada sektor transportasi.

Dalam menghadapi perkembangan ini, Suhono memilai mesti ada sinergi antara teknologi tersebut dengan aturan dan orang-orang yang memanfaatkannya. Tujuan akhirnya adalah membuat masyarakat kota merasa aman dan nyaman

"Betul teknologi lead (memimpin) atau regulasi follow (mengikutinya). Tapi tentu ujung-ujungnya masyarakat itu aman, nyaman, tumbuh berkelanjutan. Jangan lupa faktor manusianya bisa dipercaya atau tidak?" pesan Suhono.

"Baik rider Go-Jek bisa dipercaya atau sebaliknya penumpang juga bukan penjahat," pungkasnya.