Lenovo Khawatir Aturan Ponsel 4G di Indonesia Berubah Lagi

“Kami masih mempersiapkan itu di kantor pusat, karena belum ketok palu,” ujar Country Head Smartphone Division Smartphone Indonesia Adrie R. Suhadi saat ditemui KompasTekno usai acara peluncuran smartphone Lenovo Vibe P1 Turbo di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Lenovo beralasan skema  komponen hardware dan software pada pembobotan TKDN masih belum dipastikan. Sebab itu, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengikuti aturan pun masih belum jelas.

“Soalnya, (produsen handset) yang lain ada yang sudah bikin pabrik, tapi lalu muncul skema soal software itu. Makanya kami masih tunggu dulu daripada berubah lagi,” imbuh Adrie.

Kendati telah meneken peraturan soal TKDN pada Juli tahun lalu, pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kominfo dalam hal ini memang masih menggodok rincian komponen pembobotan TKDN.

Kandungan dalam negeri tak harus berupa hardware seperti elektronik atau membangun fasilitas perakitan, tetapi juga bisa menyertakan elemen software buatan lokal.

Soal ini ada lima skema yang ditawarkan, masing-masing dengan persentase komposisi hardware dan software yang berbeda. Kelima skema itulah yang kini sedang dibahas dan belum mencapai keputusan final.

Telat masuk

Meski tengah menunggu rampungnya pembahasan soal TKDN, pihak Lenovo Indonesia menyatakan akan terus meluncurkan model-model ponsel barunya di Indonesia.

Adrie mengatakan mayoritas perangkat yang bakal dipasarkan pihaknya di Indonesia pada tahun ini merupakan model-model dengan konektivitas 4G LTE.

Beberapa produk seperti ponsel-ponsel 3G masih bisa diimpor, begitu juga dengan perangkat 4G LTE yang sudah memperoleh sertifikasi dari Ditjen Postel sebelum aturan TKDN resmi berlaku.

Contohnya adalah smartphone Vibe P1 Turbo yang diluncurkan dalam kesempatan ini oleh Lenovo.

Namun, model-model yang akan datang harus memenuhi ketentuan soal kandungan lokal.

Di sinilah Adrie menyayangkan lamanya proses pembahasan aturan tersebut yang dinilai bisa berdampak buruk bagi bisnis ponsel di Tanah Air. Sebab, selain memperoleh sertifikasi Ditjen Postel, ponsel juga harus diajukan untuk pembobotan TKDN sebelum bisa dijual.

“Kalau berlarut-larut, (ponsel-ponsel model baru) bisa telat masuknya nanti, bisa 2-3 bulan setelah launching,” keluhnya.