Biaya Palapa Ring Bakal Dicicil Selama 15 Tahun

Dana tersebut tak langsung digelontorkan seluruhnya sesuai kebutuhan proyek. Rudiantara mengatakan Palapa Ring dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan pembayaran model Availability Payment (AP).

Artinya biaya penggelaran jaringan akan ditanggung oleh pemenang tender atau swasta. Sedangkan pemerintah baru mulai mengucurkan biaya pada saat proyek selesai dan sudah mulai beroperasi, dicicil selama 15 tahun.

"Perkiraan kita mulai bayar ke badan usaha pemenang itu sekitar Januari 2019. Asalnya dari dana USO. Kita sudah hitung cashflow USO sampai 20 tahun ke depan," terangnya saat ditemui di sela-sela penandatanganan kerjasama Palapa Ring Paket Barat, Gedung Kementerian Keuangan, Senin (29/1/2016).

"Setahun dana USO bisa sampai Rp 2 triliun, nanti mulai 2019 kita kurangi beberapa miliar untuk bayar pemenang tender. Durasinya selama 15 tahun," imbuhnya.

Dana USO diperoleh dari kontribusi perusahaan layanan telekomunikasi. Mereka menyumbangkan 1,25 persen dari total pendapatan usaha mereka ke pemerintah setiap kuartal.

Ketua Panitia Pengadaan Proyek KPBU, Anang Latif mengatakan nominal yang dibayarkan untuk Paket Barat dan Paket Tengah per tahun sekitar Rp 300 miliar.

Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro mengatakan skema KPBU dan model pembayaran AP ini menguntungkan bagi pemerintah. Terutama karena tidak harus mengeluarkan dana secara langsung.

"Developer dibayar sesuai kinerja jadi biaya tidak numpuk sekaligus di depan. Kita juga dapat tambahan aset, karena proyek KPBU ini nantinya jadi aset negara," pungkasnya.

Palapa Ring Paket Barat akan dijalankan Konsorsium Moratel - Triasmitra dengan nilai proyek Rp 1,28 triliun. Paket ini menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km.

Paket Tengah dimenangkan Konsorsium Pandawa Lima. Anggotanya adalah PT LEN (51 persen), PT Teknologi Riset Global Investama (34 persen), PT Sufia Technologies (5 persen), PT Bina Nusantara Perkasa (5 persen), dan PT Multi Kontrol Nusantara (5 persen).

Jangkauannya meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km.

Paket Timur baru masuk tahap prakualifikasi dan ditarget akan mencapai perjanjian kerjasama pada September 2016. Jangkauan wilayahnya meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua dengan total kabel serat optik sepanjang 6.300 km.