Menkominfo: "Meme" Juga Bisa Jadi Fitnah

JAKARTA, KOMPAS.com - Meme alias gambar guyonan tentang tokoh atau isu tertentu sudah menjadi fenomena wajar yang bisa menyebar dengan cepat di ranah internet. Meski kebanyakan bernada canda, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengingatkan bahwa meme tetap bisa menjadi sumber misinformasi yang menyesatkan.

"Kalau mengirim meme, pastikan dulu benar atau tidak. Kalau tidak, maka meme itu bisa jadi fitnah," kata Rudiantara ketika ditemui usai acara pengumuman investasi Grab di Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Kalaupun informasi yang dikandungnya memang benar, lanjut dia, sebaiknya dipertimbangkan lagi apakah meme tersebut akan mendatangkan manfaat bagi penerimanya. "Kalau benar tapi lalu dipergunjingkan, itu namanya ghibah," ujar Rudiantara.

Rudiantara berbicara dalam konteks maraknya berita hoax alias berita palsu yang menyebar di Tanah Air belakangan ini. Ketimbang membuat undang-undang baru untuk mengatur perkara hoax, Rudiantara mengatakan bahwa cara yang lebih efektif adalah dengan mendorong individu-individu di masyarakat agar berperan aktif menyaring berita palsu, mulai dari diri sendiri.

Baca: Menkominfo Ajak Facebook dan Twitter Perangi Hoax di Indonesia

"Yang kita harapkan, yang pemerintah dorong, adalah masyarakat agar memiliki code of conduct, atau kode etik dalam bermedia sosial," kata Rudiantara.

Selain individu pengguna internet dan media sosial, pemeritnah juga berusaha merangkul perusahaan-perusahaan internet (OTT, over the top) asing yang layanannya seringkali dipakai menyebarluaskan hoax.

Rudiantara mencontohkan kegiatan yang dilakukan bersama Google, pagi hari itu, yakni dengan mengajak jurnalis-jurnalis menggunakan tools dari Google News Lab. Tujuannya meningkatkan kualitas jurnalis yang diaharapkan bisa ikut memerangi berita palsu.

Dia juga berencana melakukan pertemuan dengan pihak Facebook. Rudiantara menyebutkan pertemuan dengan raksasa media sosial itu sebenarnya sudah diagendakan untuk beberapa waktu lalu, tapi kemudian terpaksa ditunda.

Sebelum bertemu langsung, Rudiantara akan melakukan video conferencing dengan perwakilan Facebook. "(Video conference) akan dilakukan minggu depan, rencananya hari senin (6 Februari 2016)," kata dia. Adapun Rudiantara menyebutkan Twitter memiliki kantor di Jakarta sehingga bisa langsung dihampiri.

Meski utamanya mendorong individu pengguna internet untuk menyaring hoax, Rudiantara mengatakan pemerintah tetap harus menggandeng OTT asing sebagai pemilik dan pengelola media sosial. Dia meyakini OTT asing akan bekerja sama dengan pemerintah dan mengambil tindakan untuk memerangi penyebaran berita palsu.

"Karena soal hoax bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan sudah mengglobal. Maka persoalan ini juga merupakan kepentingan mereka," pungkasnya.

Baca: Algoritma Baru Facebook Bisa Tenggelamkan Berita Hoax