Bikin Layanan Aduan untuk Pemprov Jawa Tengah, Twitter Patok Biaya?

KOMPAS.com - Twitter Indonesia membuat layanan aduan bernama Kelola Melantas Layanan (Kemala) untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Keluhan dan aspirasi yang masuk itu lalu didistribusikan ke-48 instansi SKPD Jawa Tengah.

Lantas berapa biaya yang dipatok Twitter Indonesia untuk layanan itu? Public Policy Lead Twitter Indonesia Agung Yudha mengatakan, pihaknya tidak memungut sepeser pun untuk layanan aduan itu alias gratis.

Agung menuturkan, Twitter hendak menguji apakah layanan aduan yang dibuat bermanfaat bagi warga atau tidak.

"Keuntungan secara finansial gak ada, kami ingin tunjukkan bahwa Twitter tidak hanya menyampaikan kabar saja, tapi membantu pemerintah," kata Agung, seusai penandatangan nota kerja sama dengan Pemprov Jateng, Selasa (13/6/2017).

Pemberian bantuan layanan itu, kata dia, juga sebagai tindak-lanjut pasca pertemuan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Saat pertemuan lalu, Ganjar meminta Twitter membuat aplikasi untuk menampung aduan warga. Setelah dilakukan penjajakan, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk pembuatan konten layanan itu.

"Selama projek ini uji coba tidak dibayar sedikitpun," ujarnya.

Agung menambahkan, pembuatan sistem layanan pengaduan juga tidak lepas dari figur Ganjar yang menggunakan Twitter sebagai bagian dari kinerjanya. Sebagai kepala daerah, Ganjar dinilai ikut membantu pengembangan Twitter.

"Ganjar dinilai aktif membantu kerjanya sebagai kepala daerah, kita ketemu tahun lalu di Jakarta, akhirnya bikin sesuatu buat pelayanan di Jateng," tambahnya.

Selain soal layanan, Twitter juga saat ini diminta memberi informasi tentang mudik Lebaran agar membantu pemudik yang hendak pulang kampung.

"Kami minta Twitter memberi informasi untuk mudik Lebaran ini," pinta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dadang Somantri, dalam kesempatan yang sama.

Baca: Twitter Gelar Kemala, Layanan Pengaduan Langsung ke Pemerintah