Program Dana USO Indonesia Jadi Contoh untuk Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - International Telecommunication Union (ITU) sebagai salah satu agensi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengapresiasi kebijakan keberpihakan alias affirmative policy yang berlaku di Indonesia, melalui program dana Universal Service Obligation (USO).

Dana tersebut dipungut dari para operator layanan telekomunikasi, dengan besaran 1,25 persen atas total pendapatan. Tujuannya mengurangi kesenjangan digital di daerah tertinggal.

Beberapa proyek yang dibiayai dana USO adalah “Desa Broadband”, “Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)”, “PLIK Mobile (M-PLIK)”, hingga yang terakhir pembangunan base tranceiver station (BTS) di wilayah Indonesia Timur.

“Pemerintah Indonesia punya strategi yang baik dalam melakukan transformasi digital,” kata Sekretaris Jenderal ITU, Houlin Zhou, Selasa (30/1/2018), dalam kunjungannya ke Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Medan Merdeka, Jakarta.

Baca: Kemenkominfo Jelaskan soal Mobil Internet yang Terbengkalai

Dijadikan percontohan

Bukan hanya mengapresiasi, program dana USO bahkan dijadikan percontohan untuk dilakukan di negara-negara anggota ITU lainnya. Setidaknya begitu yang diumbar Menteri Kominfo, Rudiantara dalam kesempatan yang sama.

“Indonesia paling advance untuk program USO-nya. ITU melihat ini bisa menjadi solusi di negara-negara lain juga,” kata menteri yang kerap disapa Chief RA.

“Sekarang kan ada 3,5 miliar penduduk global yang belum memiliki akses internet. Menurut ITU, program USO ini unik dan bisa diadopsi,” ia menambahkan.

Lebih lanjut, Rudiantara sesumbar ingin meningkatkan jumlah dana USO demi menunjang program-program pemerataan lainnya. Hanya saja, ia tak ingin industri terbebani dengan meningkatkan persentase iuran 1,25 persen.

“Bisa diambil dari alokasi lain. Jangan sampai membebani industri,” ujarnya.