Soal Pembatasan Kartu SIM, Tak Hanya KNCI yang Dirugikan Kominfo

Senin (2/4) lalu, ribuan pendemo yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta. Ribuan lainnya melakukan hal sama di berbagai kota: Bandung, Malang, Padang, Pekanbaru dan Batam.

Satu tuntutan mereka, dihapuskannya ketentuan dalam Peraturan Menkominfo No 14 tahun 2017 tentang registrasi kartu prabayar yang antara lain mengatur satu NIK (nomor induk kependudukan – KTP) hanya bisa mengaktifkan tiga kartu SIM seluler.

Ketika kemudian menuju depan Istana Merdeka, mereka menuntut Presiden Jokowi mencopot Menkominfo Rudiantara karena kebijakan itu akan mematikan usaha konter pulsa.

Menurut pendemo, margin terbesar bukannya dari penjualan ponsel atau asesoris, melainkan kartu perdana yang ada promosi paket datanya. Mereka katakan, “Pembatasan kepemilikan kartu perdana akan menyebabkan 800.000-an outlet seluler di seluruh Indonesia rugi dan gulung tikar, menghilangkan pekerjaan sekitar lima juta orang, selain harga paket data juga bisa naik tajam”.

Beberapa peserta demo mengatakan, sebelum ada aturan itu outlet kecil saja bisa menjual 50 lembar SIM perdana sehari dengan margin sekitar Rp 100.000 sampai Rp 200.000 per lembar. Outlet besar bisa menjual lebih dari 1.000 perdana, apalagi banyak pelanggan membeli sekaligus beberapa boks yang isinya seratus kartu.

Baca juga: 1 Mei Belum Registrasi Kartu SIM Prabayar, Blokir Total!

Direktur Jenderal Penyelenggraan Pos dan Informatika, Ahmad Ramli yang menerima pendemo mengatakan, pemerintah merespons aspirasi KNCI. Saat kini pihaknya sedang melakukan revisi peraturan yang dikatakan bermasalah tadi.

Di lapangan, beberapa hal muncul sebagai ekses Peraturan Menkominfo tadi, yang tidak diantisipasi sejak awal. Upaya pelaku kriminal masih juga dilakukan, dengan mencuri data di kartu keluarga (KK) yang juga memuat NIK, yang kemudian digunakan untuk meregistrasi, tanpa diketahui pemilik NIK.

Keberadaan KK memang tidak hanya di tangan pemilik NIK, namun ada juga di ketua RT, di kelurahan, di perbankan, imigrasi, atau leasing kendaraan. Yang terakhir ini yang rawan bocor, karena data dengan mudah diakses dan dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Seorang warga terlihat sedang registrasi SIM card miliknya di salah satu gerai di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Selasa (7/11/2017). Pemerintah mewajibkan registrasi ulang SIM card bagi para pengguna telepon seluler hingga 28 Februari 2018 dengan memakai nomor NIK dan kartu keluarga (KK).

Bisnis triliunan rupiah

Dari sisi operator, penerbitan kartu SIM perdana merupakan upaya menambah jumlah pelanggan, dengan harapan jumlah pelanggan yang tinggi akan meningkatkan nilai (value) perusahaan.

Karenanya kartu perdana dibuat menarik dengan berisi berbagai macam promosi, berisi nilai pulsa atau paket yang lebih besar dan murah, dibanding jika uang pembeliannya digunakan untuk mengisi ulang kartu yang sudah aktif lebih dulu.

Program promosi ini terbukti antara lain mampu mendongkrak pendapatan operator dari layanan data. Dalam laporan keuangan akhir tahun 2017, semua operator mengatakan, pendapatan dari layanan data naik antara 28,7 persen (Telkomsel) sampai 40,2 persen (Indosat) dibanding tahun sebelumnya.

Kenaikan 40,2 persen itu senilai 60 persen pendapatan seluler Indosat, atau sebesar Rp 14,5 triliun. Sementara XL Axiata menyebutkan, kenaikan pendapatan dengan 10 persen lebih didukung kenaikan pendapatan dari layanan data.

Permintaan pasar akan perdana yang sangat tinggi tidak berdampak signifikan terhadap penambahan jumlah pelanggan, akibat pembelinya membuang kartu, begitu paket datanya habis. Tetapi operator juga tampaknya cuek saja karena sasaran mereka beralih menjadi optimalisasi penjualan paket perdana.