Twitter Blokir 70 Juta Akun dalam 2 Bulan

KOMPAS.com - Twitter dikabarkan telah memblokir sekitar 70 juta akun pengguna dalam rentang waktu 2 bulan. Pemblokiran tersebut dilakukan pada berbagai akun palsu, akun yang bisa berkicau otomatis, dan menyebarkan spam.

Pemblokiran kali ini diperkirakan dua kali lipat lebih massif ketimbang pemblokiran yang pernah dilakukan oleh Twitter pada Oktober 2017 lalu, dengan alasan serupa.

Layanan microblogging itu juga telah mengeluarkan pernyataan resmi pada akhir Juni lalu. Tetapi di dalamnya hanya menyebutkan bahwa akun yang diblokir  pada Mei 2018 hanya di kisaran 9,9 juta orang pengguna dalam setiap pekan.

Kemudian, sebagaimana dilansir KompasTekno dari The Washington Post, Senin (9/7/2018), perusahaan mengakui bahwa sejak Oktober 2017 lalu memang rata-rata akun yang diblokir per hari semakin naik. Adapun pada Mei dan Juni 2018 lalu, jumlah total akun yang diblokir telah mencapai 70 juta.

Baca juga: Login Twitter Bisa Pakai Flashdisk USB

Pemblokiran massif seperti ini dikhawatirkan bakal menyebabkan pengguna Twitter di kuartal kedua 2018 menurun.

Namun menurut seorang ekskutif Twitter, hal itu tidak masalah karena yang diblokir adalah akun-akun yang jarang sekali berkicau sehingga tidak berpengaruh banyak pada jumlah pengguna aktif.

Vide President for Trust and Safety Twitter, Del Harvey dalam sebuah wawancara berbeda, sempat mengatakan bahwa ada perubahan kebijkakan sebagai upaya perusahaan mendukung kebebasan berbicara sekaligus memastikan keamanan platformnya.

“Salah satu perubahan yang terjadi adalah cara berpikir kita untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kebebasan berekspresi yang berpotensi membuat orang lain ketakutan,” ujar Harvey.

“Kebebasan berekspresi tidak bermakna banyak jika itu membuat orang merasa tidak aman,” imbuhnya.

Sebelumnya, Twitter kerap mendapat kritik karena dinilai tidak banyak menindak para pengguna yang melakukan hal buruk, seperti spam, bully, atau kampanye berita bohong. Seiring penemuan mengenai adanya kampanye penyebaran informasi keliru yang dilakukan oleh Rusia, tekanan untuk menyaring pengguna semakin kuat.