Erdogan Larang Warga Turki Beli iPhone

KOMPAS.com - Presiden Turki, Recep Erdogan menyerukan pemboikotan terhadap produk elektronik asal Amerika Serikat (AS) termasuk produk Apple, iPhone.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung Erdogan dalam sebuah pidato pada Selasa, (14/8/2018) dalam sebuah stasiun televisi.

Pemboikotan ini dilakukan menyusul semakin renggangnya hubungan bilateral Turki dan AS, sejak kasus penahanan seorang pemuka agama asal AS bernama Andrew Brunson.

Retaknya hubungan kedua negara diperparah dengan sanksi yang diterapkan Presiden Donald Trump terhadap Turki minggu lalu, setelah negara tersebut menolak mengekstradisi Brunson.

Brunson ditahan pemerintah Turki karena dituduh terlibat dalam upaya kudeta Erdogan tahun 2016.

Erdogan juga mengatakan jika bisnis Turki harus terus berjalan dan memproduksi barang-barang ekspor dalam negeri. Ia menambahkan bahwa perusahaan elektronik asal AS akan mendapatkan sanksinya sendiri.

"Jika mereka punya iPhone, di sisi lain ada Samsung. Dan kita punya merek ponsel lokal sendiri," jelas Erdogan, dilansir KompasTekno dari CNBC, Rabu (15/8/2018).

Erdogan lalu menyebut merek ponsel Vestel Venus, merek ponsel lokal Turki. Setelah disebut Erdogan, saham perusahaan ponsel tersebut merangkak lima persen.

"Kami akan memproduksi sesuai yang kita butuhkan. Kita harus memberikan barang dengan kualitas lebih baik ketimbang mengimpor dari mereka (AS)," imbuh politisi ulung yang berkuasa sejak 2003 itu.

Baca juga: Turki Blokir Facebook, Twitter, YouTube, dan WhatsApp

Turki sedang mengalami goncangan ekonomi cukup serius. Nilai tukar mata uang Turki, lira merosot tajam terhadap mata uang dollar AS.

Hal tersebut memengaruhi harga produk asal AS termasuk iPhone X yang kabarnya dibanderol 7.499 lira atau sekitar 1.143 dollar AS (sekitar Rp 16,7 jutaan).

Bertolak belakang dengan himbauan pemboikotan, Erdogan diketahui sering tertangkap kamera menggunakan iPhone dan iPad. Ia pernah meminta rakyatnya turun ke jalan melalui layanan video call iPhone, Facetime saat kudeta 2016.