Apple Siapkan Aplikasi buat Penegak Hukum Akses Data Pengguna

KOMPAS.com—Apple berencana membuat aplikasi online bagi penegak hukum untuk meminta data terkait pengguna produknya. Perusahaan ini juga bakal membentuk tim yang melatih para polisi tentang data yang dapat dan tidak dapat diperoleh dari pembuat iPhone.

Reuters mengklaim informasi itu berdasarkan sebuah surat dari Apple tertanggal 4 September 2018 yang ditujukan kepada senator Demokrat asal Rhode Island, Sheldon Whitehouse. Namun, saat dikonfirmasi, Apple menolak berkomentar lebih lanjut di luar isi surat itu.

Apple dapat dan memang menyediakan sejumlah data pengguna, seperti data yang disimpan di layanan online iCloud, kepada penegak hukum yang memiliki surat permintaan yang valid secara hukum. 

Sebaliknya, perusahaan itu sudah berkali-kali berdebat dengan penegak hukum karena enkripsi pada peranti-peranti buatannya yang tidak dapat diakses bahkan oleh Apple, sekalipun diminta untuk melakukannya.

Baca juga: CEO Apple: Pelacakan Data Pengguna Sudah Keterlaluan

Menurut Apple, surat tersebut merupakan respons mereka setelah menerima 14.000 permintaan dari penegak hukum sepanjang 2017. Di antara permintaan itu, tercakup 231 permintaan darurat yang ditanggapi dalam 20 menit tak peduli itu siang atau malam. 

Sebelumnya, Apple menangani permintaan-permintaan semacam itu lewat e-mail. Berdasarkan surat yang dilihat Reuters, Apple akan menyediakan aplikasi online yang memungkinkan penegak hukum membuat dan memantau permintaan terkait data penggunanya.

Merujuk surat yang sama, Apple mengklaim telah melatih sekitar 1.000 petugas hukum untuk mendapatkan data dari perusahaan itu. Pelatihan biasanya dilakukan di kantor pusat Apple, tetapi ke depan akan ada kursus online dan tim pelatih untuk memperluas jangkauan pelatihan.

Disebutkan, pelatihan dan aplikasi online ini akan berlaku global. 

Pada Juli 2018, laporan yang dilansir Center for Strategic and International Studies dari survei atas petugas hukum di Amerika Serikat mendapati, para petugas itu punya fokus pada upaya mengindentifikasi perusahaan yang memiliki akses kepada data dan cara mendapatkannya. Identifikasi terus berkelanjutan, seiring perilaku konsumen yang menggunakan peranti dan layanan baru. 

"Terlepas dari perdebatan tentang enkripsi, upaya ini harus dilakukan," kata Jennifer C Daskal, salah satu penulis laporan itu, kepada Reuters. "Penegak hukum butuh tahu dan dapat mengakses data yang tersedia," lanjut dia. 

Apple berpartisipasi dalam survei ini dengan menjawab pertanyaan periset, sebagaimana dilakukan perusahaan teknologi lain. 

Terpisah, situs CNET menyertakan surat dari Apple untuk senator Sheldon Whitehouse dimaksud dalam berita tentang topik yang sama, dengan olahan gambar tangkap layar seperti berikut ini:

- Surat Apple kepada Senator Sheldon Whitehouse - (Diolah via CNET.com)