Huawei dan ZTE Bakal Dilarang di Jepang

KOMPAS.com - Pemerintah Jepang berencana untuk mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan komponen buatan Huawei dan ZTE di lingkunan pemerintahan. Wacana pelarangan ini muncul karena isu keamanan yang tengah mencuat.

Huawei dan ZTE dituduh melakukan spionase dengan menggunakan komponen yang mereka buat. Tuduhan ini pertama kali muncul dari Amerika Serikat ketika ZTE diketahui melanggar perjanjian dagang dengan pemerintah AS.

Kala itu, ZTE diketahui secara diam-diam menjual komponen buatan AS ke Korea Utara dan Iran.

Karena kejadian inilah Amerika Serikat kemudian melarang pemerintah AS atau siapa pun yang ingin bekerja dengan pemerintah AS menggunakan komponen yang substansial maupun esensial dari Huawei dan ZTE, serta beberapa perusahaan China lainnya.

Baca juga: Trump Teken Larangan Penggunaan Huawei dan ZTE

Jepang sendiri memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat. Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, juga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan komunikasi yang intensif dengan Amerika Serikat pada berbagai bidang, termasuk cybersecurity.

"Cybersecurity menjadi isu penting di Jepang. Kami akan mengambil langkah tegas untuk melihatnya dari berbagai perspektif,” ungkap Yoshihide.

Dikutip KompasTekno dari Reuters, Kamis (13/12/2018), aturan ini akan mulai diberlakukan dalam waktu dekat. Langkah tersebut diambil pemerintah dengan cara merevisi aturan pengadaan internal dan mengecualikan produk yang dibuat oleh Huawei dan ZTE.

Kendati demikian pemerintah Jepang sendiri menolak untuk berkomentar lebih lanjut. Baik Huawei maupun ZTE pun tidak memberikan tanggapan terkait hal ini.

Sebelum Jepang, Australia dan Selandia Baru sudah lebih dahulu memberlakukan aturan yang serupa. Kedua negara ini mengikuti imbauan pemerintah AS yang melarang penggunaan komponen buatan Huawei dan ZTE.

Ketidakpercayaan Amerika Serikat pada China ini dilatarbelakangi oleh perang dagang yang berimbas pada iklim industri telekomunikasi yang semakin memanas.

Klimaksnya, AS kemudian mengelurkan undang-undang yang melarang institusi pemerintah dan kontraktor pemerintah menggunakan teknologi Huawei dan ZTE.