Seharusnya Software Lokal Diutamakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan industri software lokal agar tak kalah di negeri sendiri. Desakan tersebut disampaikan sejumlah elemen masyarakat yang selama ini peduli terhadap perkembangan industri teknologi informasi di tanah air.

Indonesia memiliki sumber daya dan kemampuan untuk unggul dalam pengembangan software atau piranti lunak bidang kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan e-government yang mendunia. Namun, sampai saat ini kebijakan di dalam negeri belum mendukung sepenuhnya potensi yang mulai dikembangkan anak-anak bangsa tersebut untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Bahkan, pemakaian piranti lunak oleh institusi pemerintah sampai saat ini ditengarai masih mengarah kepada produk-produk asing. Padahal, tanpa komitmen nyata pemerintah untuk memakai piranti lunak karya anak bangsa, perkembangan industri kreatif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan jalan di tempat atau mati.

Djarot Subiantoro, Presiden Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia mengatakan pemakaian software asing tidak mungkin dihindarkan dalam era pasar bebas sekarang ini. Tetapi pemerintah dapat melakukan dukungan secara sistem untuk mendukung tumbuhnya pemakaian software dalam negeri.

Seperti di Filipina, kata Djarot, perusahaan software asing bisa masuk, tetapi dikenai pajak lebih mahal sebesar 30 persen. Sebaliknya, jika menggandeng patner perusahaan lokal hanya dikenai pajak sekitar tiga persen.

"Pemerintahnya ingin ada transfer keahlian dan ilmu dari masuknya sofware asing di negara itu. Kebijakan seperti itu kan sebagai wujud dukungan yang nyata. Di Indonesia, masih baru sebatas wacana, belum pada dukungan nyata," kata Djarot.

Keberpihakan untuk memakai software Indonesia itu jangan diartikan sebagai belas kasihan. Tetap, yang namanya kompetensi yang sesuai kualifiaksi dibutuhkan jadi pertimbangan utama. Tetapi untuk mendukung keunggulan sumber daya pengembangan software Indonesia yang sudah ada, utamanya harus dijadikan tuan rumah dulu di negeri sendiri.

"Masa software pendidikan kita di luar negeri diakui, tetapi di dalam negeri tidak dipakai secara luas dengan dukungan pemerintah," kata Hari Sungkari, Sekretaris Jenderal Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.

Keprihatinan soal dukungan pemerintah yang setengah hati kepada priranti lunak dalam negeri itu mengemuka terkait dengan adanya dugaan tender software pendidikan senilai Rp 15 miliar di Departemen Pendidikan Nasional yang mengarah kepada software dari luar negeri.

Persyaratan yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan software sains Virtual Lab di jenjang SMP itu dinilai menutup peluang pemakaian software pendidikan yang sudah ada di dalam negeri, bahkan sudah diakui di mancanegara. Depdiknas dinilai tak mendukung konten lokal yang sebenarnya sudah dikuasai Indonesia.