Pakai Open Source Hemat Miliaran Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perusahaan mampu menghemat hingga miliaran rupiah dengan menggunakan software open source (OS), perangkat lunak yang dalam penggunaannya tidak dikenakan biaya lisensi maupun royalti oleh pengembangnya.

"Dengan OS, kita bisa menghemat 500 dollar AS untuk tiap terminal Personal Computer (PC) yang menjalankan fungsi office," kata Mario Alisjahbana, pemilik perusahaan penerbitan dan percetakan Dian Rakyat Group, dalam Seminar Nasional "Pengguna Open Source Software dan IGOS Center" di Jakarta, Rabu (22/7) seperti dilansir Antara.

Sementara untuk PC workstation yang menjalankan aplikasi grafis, ujar salah satu putra Sutan Takdir Alisjahbana itu, bisa dihemat 1.500-3.000 dollar AS.

"Bayangkan jika sebuah perusahaan mempunyai 300 komputer, berapa bisa dihemat? Apa lagi biaya itu harus dikeluarkan hampir tiap tahun karena selalu ada upgrade, seperti misalnya dari Windows Vista ke Windows 7," katanya.

Ia membantah pernyataan bahwa software OS masih terbatas dan mutunya lebih rendah dari software berlisensi (proprietari). Pihaknya, lanjut dia, menggunakan software open source pengolah foto Gimp yang sekelas dengan Adobe Photoshop demikian pula dengan software pengolah gambar, desain, serta pengatur tata letak yang juga berbasis OS.

Sebagai perusahaan penerbitan dan percetakan, ujarnya, software yang dibutuhkan adalah sistem operasi, manajemen dan akuntansi, pengolahan teks, pengolahan foto dan gambar serta software desain dan pracetak.

Sementara itu, Kepala Divisi Information Technology Samudra Indonesia Group Denny Ganjar mengatakan, dengan menggunakan software open source pihaknya bisa menghemat biaya pembelian software sampai Rp 6 miliar. Samudera Inodnesia Group merupakan perusahaan transportasi terpadu, kargo, dan pengiriman logistik.

"Menghemat sampai Rp 6 miliar dengan kemampuan yang sama saja dengan kalau kita menggunakan software proprietary yang total biayanya sampai Rp 18 miliar," katanya dengan bangga telah sukses bermigrasi ke OS.

Potensi penghematan yang besar tersebut juga mulai digarap pemerintah dengan impelemntasi open source di berbagai instansi. Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Kementerian Ristek Kemal Prihatman mengatakan, Surat Edaran telah dikeluarkan Kementerian PAN (Pemberdayaan Aparatur Negara) pada Maret 2009 tentang penggunaan software OS untuk menggantikan software ilegal, dan harus sudah diimplementasi seluruhnya pada 2011.

"Sejak keluar SE itu mulai banyak instansi pemerintah yang aktif mencari tahu tentang software OS. Sudah ada sekitar 60-an pemkot/pemkab yang datang kepada kami mencari tahu dan meminta penjelasan bagaimana bermigrasi ke OS, belum termasuk yang mendatangi Depkominfo," katanya.

Ia mencontohkan Pemkot Surabaya yang mengajukan diri untuk bermigrasi. "Mereka akan mulai dengan sosialisasi, pelatihan, membuat lingkungan mendukung, baru kemudian bermigrasi. Prosesnya bertahap," katanya.