Inilah Beberapa Hambatan Migrasi Open Source

JAKARTA, KOMPAS.com - Migrasi dari software propietary ke software open source (OS) di berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan masih tersandung berbagai kendala.

"Dari target migrasi software pada September 2008 sampai Agustus 2009 sebanyak 486 unit personal computer (PC) di Depdiknas, baru 256 PC yang sudah bermigrasi," kata Kepala Pusat Teknologi Komunikasi (Pustekom) Depdiknas, Lilik Gani pada Seminar Nasional "Pengguna Open Source Software dan IGOS Center" di Jakarta, Rabu (22/7) seperti dilansir Antara.

Diakuinya, sulit mengubah kebiasaan pengguna komputer yang sudah  terbiasa memakai sistem operasi microsoft windows ke sistem yang lain yang berbasis OS seperti linux, IGOS atau Ubuntu meski untuk mendapatkannya tak perlu membayar.

Kendala lainnya, kurangnya pemahaman mengenai open source, kesadaran tentang software legal, kompatibilitas data aplikasi, pendampingan sumber daya manusia yang terbatas, belum ada helpdesk, koordinasi antarunit yang kurang, dan distro OS yang terlalu banyak.

Sementara itu, pengelola IT Departemen Agama, Achmad Gufron, juga mengakui berbagai hambatan tersebut. Dari sekitar 3.000 PC di Depag, belum ada yang bermigrasi ke OS.

"Kalau sistem operasi kan Windows sudah included ketika beli PC, tapi office-nya kami menggunakan Microsoft Office yang trial, hanya beberapa yang pakai legal," katanya. Karena itu, lanjut dia, ke depan pihaknya akan turut mensosialisasikan penggunaan OS di semua PC di Depag agar ada penghematan uang negara.

Saat ini, sudah ada infrastruktur di Depag yang telah menggunakan open source. Misalnya web server dari situs www.depag.go.id.

Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi PT Telkom, Indra Utoyo, mengatakan, sulit melakukan migrasi ke OS di PT Telkom berhubung banyak yang fanatik pada Microsoft. Namun, saat ini pihaknya sudah berhasil membuat 12.000 PC di perusahaan tersebut bermigrasi ke OS.

"Tapi kami tidak fanatik juga pada OS, kami hanya fanatik pada solusi. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk memilih apakah akan menggunakan software OS atau berlisensi," katanya.
Namun yang jelas, ujarnya, karena PT Telkom sudah terdaftar bahkan di New York Stock Exchange, tidak mungkin PT Telkom menggunakan software bajakan.