Pemkot Bandung Bisa Dikomplain dari Android

Layanan ini diresmikan pada Jumat (18/10/2013) dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Kuntoro Mangkusubroto sebagai instansi pengembang sistem LAPOR dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Juru bicara UKP-PPP menjelaskan dalam siaran pers, bahwa setiap laporan dari masyarakat akan terdokumentasi dalam sistem LAPOR dan dapat diawasi maupun dikomentari secara langsung tindak lanjutnya.

Warga Bandung dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara mudah melalui situs http://lapor.ukp.go.id, atau aplikasi mobile di BlackBerry (unduh di sini) dan Android (unduh di sini), maupun SMS ke 1708 dengan format "BDG (spasi) isi aduan".

Tim administrator LAPOR akan memverifikasi laporan warga dan mendisposisikan laporan melalui sistem LAPOR kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.

Berbasis media sosial, LAPOR memiliki fungsi crowdsourcing yang diharapkan bisa memudahkan Pemerintah Kota Bandung dalam mengidentifikasi persoalan primer perkotaan langsung dari warganya.

Pemerintah Kota Bandung merupakan pemerintah kota pertama yang terhubung dengan sistem LAPOR, menyusul Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 67 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian lainnya yang sudah terhubung.

Sejak 2012, LAPOR telah digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung perbaikan infrastruktur, penanganan kebersihan kota, hingga penanggulangan banjir besar Jakarta pada Januari 2013.

Hingga kini LAPOR telah digunakan lebih dari 200.000 pengguna dan menerima rata-rata 1.000 laporan per harinya. LAPOR telah menerima pengaduan dari seluruh provinsi di Indonesia dengan topik yang beragam.

Respon instansi pemerintah terhadap laporan masyarakat di dalam LAPOR terus meningkat dengan 78 persen laporan yang telah diselesaikan maupun berada dalam proses tindak lanjut.