Menkominfo Sebutkan Sumber Dana untuk Investasi Startup

Menurutnya, pengelolaan dana USO sebagai alat untuk investasi di startup lebih memungkinkan ketimbang pemerintah membentuk venture capital (VC) dengan mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya dana USO sudah memiliki payung hukum dan bisa dikucurkan dengan membentuk Balai Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola. Sedangkan dana APBN, kendati sempat dibahas, tidak mungkin digunakan untuk program seperti itu.

"Ini termasuk yang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, soal bagaimana menyediakannya (dana untuk startup). Karena kalau dari APBN sekarang terbentur administrasi, misalnya kasih 100 tapi yang jadi 5, lalu 95 sisanya apa? Apakah dihitung loss atau tidak? Kalau loss siapa yang bertanggung jawab?" terangnya saat ditemui KompasTekno di sela acara Indosat Idbyte 2015 di Jakarta, Jumat (2/10/2015).

"Saya berpikir kalau bisa nanti ya masukkan USO. Jelas. USO kan dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) masuk Balai Layanan Umum (BLU), kita ada undang-undang telekomunikasi. Basically we cracked our brain, mencari gimana caranya," imbuhnya.

Beberapa hari lalu, pria yang akrab disapa Chief RA ini juga mengumpulkan sejumlah pelaku industri startup, termasuk inkubator dan perusahaan venture capital.

Dia menerangkan dalam pertemuan itu dibahas startup apa saja yang berpotensi menjadi "unicorn", istilah untuk perusahaan rintisan yang valuasinya bisa mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 15 triliun. Dengan mengetahui peta startup besar, menengah dan kecil, diharapkan Indonesia bisa memiliki visi pengembangan yang jelas.

Dana USO diperoleh dari kontribusi perusahaan layanan telekomunikasi. Besarannya dihitung 1,25 persen dari pendapatan usaha mereka dan disetor ke pemerintah setiap kuartal.

Dana tersebut sempat mengalami masalah di masa lalu dan kini memperoleh desain ulang. Selain wacana soal menyisihkannya sebagai dana investasi startup, USO sudah dipakai untuk membantu pembangunan base transceiver station (BTS) layanan komunikasi di wilayah perbatasan.

Alokasi untuk subsidi BTS tersebut saat ini senilai RP 250 miliar. Sedangkan total dana keseluruhan di tahun ini mencapai Rp 8,1 triliun.