Tarik-menarik Tarif Interkoneksi

DARI tiga kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2016 yang kembali mentah, interkoneksi diharapkan akan selesai pada awal Februari mendatang, setelah ditunda tiga bulan akibat ditolak Grup PT Telkom (Telkomsel), sementara operator lain setuju.

Dari operator tersisa, PT Indosat dan PT XL Axiata terang-terangan menyetujui kebijakan menteri, sementara 3 operator lain, PT Smartfren, PT HTI (Hutchison Tri Indonesia - 3) dan Sampoerna Telecom menyetujui secara diam-diam (silent operator). 

Semester kedua 2016, Menteri Kominfo Rudiantara mengeluarkan surat edaran yang menurunkan tarif interkoneksi 18,4 persen dari Rp 250 per menit menjadi Rp 204 per menit.

Telkomsel menolak karena berdasarkan acuan kesepakatan tarif berbasis biaya, besaran DPI (dokumen penawaran interkoneksi) adalah sebesar Rp 285/menit, naik 14 persen dari tarif lama.

Sementara operator lain menganggap tarif interkoneksi cukup Rp 120/menit, bahkan ada yang bersedia jika tarif ditetapkan hanya Rp 100/menit.

Interkoneksi adalah ketersambungan hubungan pelanggan antaroperator (off net), yang besarannya ditetapkan berdasarkan penghitungan pengembalian biaya (cost recovery) pembangunan jaringan, sesuai Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2014. Setiap panggilan antaroperator selalu menggunakan setengah jaringan operator asal dan setengah jaringan operator tujuan, sehingga operator asal wajib memberi bagian pendapatan kepada operator tujuan.

Selain biaya interkoneksi, operator asal juga memungut tarif off net yang penetapan besarannya sesuka-suka operator sehingga bisa berbeda, paling rendah Rp 900/menit sampai Rp 1.500/menit. Di kalangan operator, tarif off net ini dibuat besar untuk memberi gambaran ke pelanggan bahwa panggilan antaroperator itu jauh lebih mahal dibanding panggilan antarpelanggan (on net) dan makin besar tarif off net, makin besar pula pendapatan operator.

Dalam komponen pendapatan operator, interkoneksi tidak bisa dimasukkan sebagai pendapatan karena bisa saja tekor kalau panggilan masuk lebih sedikit dibanding panggilan keluar. Dan pada umumnya pemilik pelanggan terbesar selalu mendapat bagian surplus dari pos intekoneksi.

Laba terbesar

Telkomsel mengajukan biaya lebih besar karena menurut hitungan, mereka sudah mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk penggelaran jaringan ke seluruh pelosok Indonesia. Beda dengan operator lain yang hanya membangun di Pulau Jawa dan di kota-kota-kota besar pulau-pulau lainnya.

Tarif interkoneksi yang rendah berpotensi merugikan Telkomsel yang ujung-ujungnya merugikan Negara karena Telkomsel – lewat induknya, PT Telkom – merupakan penyumbang dividen dan berbagai pajak terbesar di antara sesama BUMN. Walaupun catatan menyebutkan, pembagian keuntungan Telkomsel ke Singtel, pemegang 35 persen saham PT Telkomsel, masih lebih besar dibanding dividen yang Telkom serahkan kepada Negara.

Sebelum mengundurkan pembicaraan soal tarif interkoneksi hingga bulan Februari, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) pernah menolak DPI yang diajukan oleh Telkomsel, karena dianggap besaran itu tidak membuat industri lebih efisien.

Apalagi, menurut keterangan, dalam laporan keuangan Telkomsel tahun 2015 tertulis ARPM (average revenue per minute – rata-rata pendapatan per menit) Rp 162, jauh lebih rendah dibanding DPI.

Laporan tadi menyebutkan juga, dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 76,055 triliun, Telkomsel meraih laba Rp 22,36 triliun, naik 15,34 persen dari tahun 2014 yang Rp 66,25 triliun dan laba sebesar Rp 19,39 triliun. Ini merupakan raihan laba terbesar di industri, lebih dari 29 persen, yang belum ada tandingannya.

Sebagai perbandingan, Telkomsel mempunyai 163 juta pelanggan, Indosat 80,5 juta pelanggan, dan XL Axiata sebanyak 45 juta pelanggan lebih. Pendapatan Indosat hampir sama dengan pendapatan XL Axiata sekitaran Rp 22 trilun, tetapi yang satu dapat laba Rp 1 triliun yang lain menderita rugi.