Twitter Gugat Pemerintahan Donald Trump

KOMPAS.com - Department of Homeland Security AS pada pertengahan Maret lalu meminta Twitter mengungkap identitas pemilik sebuah akun. Akun yang dimaksud selama ini dikenal anti terhadap pemerintahan Donald Trump, dan sering mengkritisi pemerintah.

Pihak Twitter menolak, dan belakangan melayangkan gugatan hukum atas Pemerintah AS untuk membatalkan permintaan tersebut. Di dalamnya, Twitter berargumen bahwa pemerintah AS tidak berhak meminta identitas pemilik akun @ALT_uscis itu.

pengungkapan identitas akun anonim juga dinilai mengancam privasi dan kebebasan berpendapat, khususnya untuk suara-suara yang menentang pemerintah.

"Efeknya bisa sangat merugikan untuk free speech akun yang bersangkutan, juga akun-akun 'alternative agency' lain yang dibuat untuk menyuarakan ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah," sebut Twitter dalam dokumen gugatan yang diajukan pekan ini ke Northern California District Court.

Sebelumnya, Department of Homeland Security meminta Twitter menyerahkan rekaman-rekaman yang bisa mengungkap identitas operator akun @ALT_uscis, termasuk IP Log, alamat e-mail, dan nomor telepon.

Sebagaimana dirangkum KompasTekno dari PC World, Jumat (7/4/2017), @ALT_uscis  adalah salah satu akun yang muncul pasca kemenangan Donald Trump di pemilu AS beberapa waktu lalu.

@ALT_uscis disinyalir dikelola oleh banyak orang yang kesemuanya mengaku sebagai anggota pemerintah dan sering mengkritik kebijakan administrasi Trump.

Baca: Mastodon, Pesaing Twitter yang Gaet Ribuan Pengguna dalam Semalam