Uber Pecat 20 Pegawai Pasca Investigasi Pelecehan Seksual

KOMPAS.com - Bertubi-tubi kabar tak sedap menerpa layanan ride-sharing Uber belakangan ini. Bermula dari isu pelecehan seksual, lantas berkembang ke laporan diskriminasi antar-pegawai hingga bullying.

Hal tersebut mendorong Uber melakukan investigasi di tubuh perusahaannya dengan bantuan firma hukum Perkins Coie. Investigasi dilakukan sekitar empat bulan.

Hasilnya, tak kurang dari 20 pegawai Uber dipecat karena dinilai berkontribusi terhadap kultur perusahaan yang tak sehat, sebagaimana dilaporkan BBC dan dihimpun KompasTekno, Rabu (7/6/2017).

Ada 215 laporan yang diterima secara keseluruhan, meliputi 54 laporan diskriminasi, 47 pelecehan seksual, 45 sikap tak profesional, 33 bullying, serta kekerasan-kekerasan dalam bentuk lain.

Baca: Eks Karyawati Uber Curhat Pelecehan Seksual yang Dialaminya

Selain pemecatan 20 pegawai, ada beberapa langkah lain yang dilakukan Uber untuk memperbaiki iklim kerja di perusahaannya. Antara lain, ada 31 pegawai yang diberi pelatihan khusus, 7 diberikan peringatan terakhir, serta 57 lainnya masih dalam proses pengkajian lebih lanjut.

Uber sepertinya serius ingin merevolusi budaya kerja di kantornya. Selain melakukan investigasi pegawai bersama Perkins Coie, Uber juga menggandeng Eric Holder yang tak lain adalah kuasa hukum mantan Presiden AS Barrack Obama.

Eric Holder bertugas menginvestigasi kultur perusahaan yang lebih luas. Tak melulu soal pegawai di kantor, tapi hingga ke rekanan sopir yang ada di lapangan.

Hasil investigasi Eric Holder disebut-sebut telah diketahui para petinggi Uber dan akan diumbar ke publik dalam waktu dekat. Bersamaan dengan ini, Uber juga mengumumkan kedatangan dua petinggi yang bakal bekerja mulai pekan ini.

Pertama adalah Frances Frei, yakni profesor Harvard Business School. Ia menjabat Senior Vice President untuk Leadership and Strategy. Kedua adalah Bozoma Saint John, yakni mantan eksekutif pemasaran di Apple. Ia akan menjabat Chief Brand Officer Uber.

Baca: Uber Rugi Rp 9,4 Triliun, Kepala Keuangan Hengkang