Pencurian Data Facebook, DPR Minta Kominfo Segera Setor Draft UU PDP

Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, kejadian seperti ini semakin menunjukkan pentingnya ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Ia berharap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, segera memasukkan draft aturan tersebut.

“Kami menunggu Pak Rudiantara untuk setorkan draft UU PDP ke DPR. Akan segera kami proses,” kata dia pada KompasTekno, Selasa (27/3/2018), via pesan singkat.

Lebih lanjut soal kasus kebocoran data Facebook, Meutya mengatakan pihaknya tidak akan langsung memanggil perwakilan Facebook Indonesia. Pasalnya, hal ini berada di ranah swasta Facebook dalam membuat ikatan perjanjian dengan pengguna terkait kesepakatan privasi.

"Saya tidak tahu apakah ada poin yang dilanggar dalam kesepakatan tersebut atau memang kesepakatan yang dibuat melemahkan pengguna layanan Facebook,” ia menuturkan.

Komisi I DPR RI meminta Kominfo untuk segera mendapat penjelasan tentang nasib data pengguna Facebook di Indonesia. Sebagai upaya pencegahan, Meutya juga mengimbau agar Kominfo lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat soal kesadaran pengamanan data pribadi.

“Masyarakat perlu diberi edukasi untuk lebih hati-hati memberikan data kepada aplikasi-aplikasi media sosial seperti Facebook dan lain-lain,” ia menuturkan.

Kominfo sendiri telah menghubungi Facebook guna meminta keterangan atas nasib pengguna Tanah Air. Hingga kini Kominfo masih menunggu keterangan dari Facebook.

Menkominfo mengatakan kasus ini seyogyanya dijadikan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia agar tak gegabah dalam membagi informasi pribadi, seperti nomor telepon, alamat, dan sebagainya.

Meski demikian, menteri yang kerap disapa Chief RA tersebut juga mengatakan masyarakat tak perlu khawatir secara berlebihan. Pasalnya, data yang dicuri Cambridge Analytica disinyalir untuk kebutuhan kampanye politik di Negeri Paman Sam.