AS Cabut Sanksi ZTE Asal Penuhi Syarat Baru

Menurut sumber yang tak ingin disebutkan namanya, pemerintah AS akan menangguhkan sanksi tersebut jika China mau menghapuskan tarif impor produk pertanian yang berlaku untuk Amerika Serikat.

Dikutip KompasTekno dari Reuters, Rabu (23/5/2018), jika China mau menyepakati perjanjian ini, maka sanksi pelarangan ekspor kepada ZTE selama 7 tahun lamanya bisa segera ditinjau kembali. Kabarnya, perjanjian ini akan segera diselesaikan pada pekan depan.

Meski ZTE bisa sedikit bernapas lega, bukan berarti tidak ada lagi syarat yang harus dipenuhi. ZTE juga bakal dikenai sejumlah denda sebagai ganti dari penangguhan sanksi tersebut. Selain itu, perusahaan pun diminta melakukan perombakan pada struktur organisasinya.

Indikasi bakal dicabutnya sanksi bagi ZTE ini sejatinya sudah mulai terendus sejak President Amerika Serikat Donald Trump sedikit melunak setelah ZTE mengumumkan penghentian operasionalnya di AS.

Lewat akun Twitter pribadinya, Donald Trump mengatakan tengah menjalin komunikasi dengan PResiden China terkait perjanjian dagang tersebut. Hal ini menjadi salah satu upaya agar AS dan China terhindar dari perang dagang.

Selama ini pemerintah AS sendiri memang terkenal sangat kritis terhadap berbagai tindakan bisnis ZTE. Pemerintah AS menjatuhkan sanksi larangan ekspor kepada ZTE selama 7 tahun.

Alasannya adalah karena ZTE melanggar kesepakatan dengan pemerintah AS dengan cara menjual smartphone berisi hardware dan software dari AS ke Iran. Departemen Perdagangan AS kemudian mengajukan sanksi pelarangan ekspor tersebut.

Di sisi lain, masalah ZTE bukan hanya berasal dari sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Perdagangan. Bagian lain dari pemerintah AS, yakni Departemen Intelijen, juga memiliki keberatan terhadap berbagai smartphone buatan China, yakni ZTE dan Huawei.

Departemen tersebut menganggap smartphone buatan ZTE dan Huawei mengandung risiko keamanan berupa alat mata-mata. Tudingan tersebut telah berkali-kali dibantah oleh ZTE dan Huawei.

Kendati demikian sampai saat ini kedua belah pihak baik pemerintah AS maupun ZTE masih enggan untuk berkomentar soal penangguhan sanksi tersebut.