Operator Seluler AS Dilarang Beli Perangkat Huawei dengan Dana Subsidi

Dana subsidi dimaksud adalah Universal Service Fund (USF) yang dikutip oleh FCC dari operator-operator seluler setiap kuartal. Jumlah dana USF yang dicairkan mencapai 8,5 miliar dollar AS (Rp 119 triliun) per tahun.

Mirip dengan dana Universal Service Obligation (USO) di Indonesia, dana USF dimaksudkan untuk pemerataan telekomunikasi dan akses internet di AS, khususnya bagi penduduk di daerah-daerah terpencil.

Kini, setelah FCC mengeluarkan larangannya pada Jumat pekan lalu, operator-operator AS pun tak bisa lagi membeli perangkat jaringan Huawei dan ZTE dengan dana USF. Mereka tetap bisa membeli alat dari dua perusahaan China itu, tapi harus dengan dana sendiri, di luar dana USF.

Chairman FCC Ajit Pai mengatakan perangkat Huawei dan ZTE menjadi sasaran pelarangan karena mereka "punya kedekatan dengan pemerintah komunis China dan militernya". Mereka pun dicurigai bisa melakukan kegiatan mata-mata terhadap AS lewat perangkatnya.

"Keduanya (Huawei dan ZTE) tunduk pada hukum China yang mengharuskan mereka kooperatif terhadap segala permintaan dari dinas intel pemerintah, dan merahasiakan permintaan itu," ujar Pai, dihimpun KompasTekno dari ArsTechnica, Selasa (26/11/2019).

Pai menambahkan bahwa perangkat-perangkat yang dibeli dari pihak asing bisa saja ditanami "backdoor" yang di kemudian waktu bisa dimanfaatkan untuk mengirim virus atau spyware, untuk keperluan mencuri data dari institusi AS.

Selain melarang pembeliannya dengan dana subsidi USF, FCC juga mempertimbangkan usulan untuk mencabut perangkat Huawei dan ZTE dari jaringan semua operator AS. Saat ini FCC masih mendengar masukan dari publik terkait usulan tersebut.

Geoffrey Starks, salah seorang Komisioner FCC, mengatakan bahwa saat ini infrastruktur jaringan milik operator seluler yang ada di daerah rural sudah kepalang menggunakan peralatan dari Huawei dan ZTE untuk jaringan 3G dan 4G mereka.

Starks menegaskan jika kemudian FCC mewajibkan operator untuk mencabut seluruh peralatan dari Huawei dan ZTE untuk menggantinya dengan perangkat baru, maka operator-operator ini membutuhkan bantuan dana dari pemerintah.

FCC telah meminta operator untuk merinci seluruh informasi terkait infrastruktur mana saja yang sudah menggunakan perangkat dari Huawei dan ZTE. Operator juga diminta untuk memperkirakan berapa besar biaya pergantian seluruh perangkat tersebut.

Menurut pihak FCC untuk pergantian seluruh infrastruktur diperkirakan akan menelan biaya sebesar 1,89 miliar dollar AS (Rp 26,6 triliun). Itu pun akan memakan waktu kurang lebih dua tahun untuk pergantian seluruh perangkat.