Tahun Depan, Spotify Setop Iklan dan Podcast Politik

KOMPAS.com - Menjelang pemilu Amerika Serikat (AS) yang bakal digelar oada November 2020, Spotify mengonfirmasi bakal menangguhkan iklan berbau politik yang berlalu-lalang di layanan streaming musik besutannya.

Selain iklan, Spotify juga bakal menangguhkan aneka program podcast yang berisi konten politik, beberapa di antaranya adalah "The Joe Budden Podcast" dan "Amy Schumer Presents".

Menurut keterangan resmi Spotify, kebijakan penangguhan tersebut bakal efektif mulai awal 2020 di AS. Namun, tidak disebutkan secara rinci kapan tanggal atau bulannya.

Kebijakan ini dibuat tak lain untuk mengurangi efek iklan yang mengandung klaim palsu atau menyudutkan salah satu pihak di ranah politik, sekaligus membantu meredam kondisi pemilu AS yang mulai memanas.

Nantinya, kebijakan penangguhan iklan akan berlaku pada beragam grup pengiklan politik, di antaranya mereka yang berasal dari kantor politik, kandidat peserta pemilu, partai politik, hingga aneka komite atau lembaga politik.

Perlu dicatat, kebijakan ini tidak berlaku terhadap iklan yang disisipi di dalam sebuah konten murni, misalnya program podcast pihak ketiga yang bukan termasuk dari grup pengiklan politik.

Meski demikian, iklan politik terselubung di dalam program tersebut harus mengikuti kebijakan konten yang berlaku di platform Spotify.

"Untuk saat ini, kami belum punya sitem dan alat yang mumpuni untuk memvalidasi dan meninjau konten seperti ini (politik) secara bertanggung jawab," ujar juru bicara Spotify sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Reuters, Senin (30/12/2019).

"Kami akan menilai kembali keputusan (penangguhan) ini dan akan terus meningkatkan kemampuan kami," imbuhnya.

Pihak Spotify sebelumnya memang mengizinkan aneka iklan politik, khususnya di kawasan AS.Para pelaku politik di Negeri Paman Sam itu pun disebut mulai melirik Spotify lantaran platform lain perlahan sudah memblokir iklan bernada politik.

Jejaring sosial Twitter, misalnya, Oktober lalu melayangkan kebijakan baru untuk memblokir seluruh iklan politik.

Begitu juga Google yang membatasi pengiklan di platform mereka agar tidak menggunakan data pemilih umum dan pihak politik lainnya sebagai target iklan mulai November lalu.