Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Kasus Kebocoran Data di Indonesia dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi

Sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopedia dilaporkan dijual di situs gelap, dengan harga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp 75 juta (kurs rupiah saat berita ini ditulis).

Pihak Tokopedia pun mengakui adanya upaya pencurian data pengguna. Meskipun beberapa informasi rahasia pengguna seperti password dan informasi pembayaran, diklaim telah berhasil dilindungi oleh sistem enkripsi.

Menanggapi kejadian itu, Staf Ahli Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Henri Subiakto mengatakan bahwa pemerintah dan DPR berencana segera membahas lagi rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

"Tentang kebocoran data pribadi di satu platform startup kita, DPR langsung menyatakan bahwa kita harus melanjutkan dan segera menyelesaikan RUU PDP," kata Henri dalam sebuah konferensi pers daring, Selasa (5/5/2020).

Henri mengatakan finalisasi RUU PDP tetap menjadi prioritas, sebab, e-commerce dan perusahaan berbasis IT lain, rentan akan serangan siber. Namun Henri belum tahu kapan tepatnya pembahasan itu akan dilanjutkan.

"Kalau kita tidak memiliki standar di UU PDP, lalu jika e-commerce berhubungan dengan pihak negara lain, itu akan menjadi pertanyaan karena Indonesia dianggap tidak aman," jelas Henri.

Indonesia bukan sama sekali tidak memiliki payung hukum soal perlindungan data pribadi. Saat ini, aturan perlindungan data pribadi dimuat dalam beberapa peraturan terpisah, seperti UU ITE atau UU Kependudukan.

Pemerintah juga telah memiliki PP 71 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan ini kemudian digunakan untuk menangani kasus kebocoran data pengguna Tokopedia.

Dalam peraturan ini, Henri menjelaskan bahawa penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab terhadap sistemnya. Sementara pemerintah bertindak sebagai pengawas.

Dihubungi secara terpisah, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, mengatakan bahwa PP 71 2019 hanya memuat sanksi administratif, sementara sanksi denda dimuat dalam RUU PDP.

Djafar menjelaskan, setidaknya ada tiga sanksi yang diberikan, yakni surat peringatan, mengumumkan kasusnya ke media, dan memblokir platform.

"Jadi tidak ada tindakan-tindakan lain yang bisa dilakukan, termasuk dalam konteks memulihkan hak-hak dari pengguna," jelas Wahyudi saat dihubungi KompasTekno.

Bukan kasus pertama

Kasus kebocoran data juga pernah terjadi pada e-commerce Bukalapak tahun lalu. Seorang peretas asal Pakistan dengan nama samaran Gnosticplayers mengklaim telah mencuri 13 juta akun yang berasal dari Bukalapak.

Seperti kasus Tokopedia, data-data tersebut juga dijual di situs gelap, dengan harga 1.2431 bitcoin. Saat itu, Bukalapak mengonfirmasi memang pernah ada upaya hacker untuk meretas situs Bukalapak.

Namun, startup bernuansa merah marun itu mengklaim data penting pengguna seperti password, rekaman finansial, serta informasi pribadi lain milik pengguna, aman dari serangan hacker.

Kasus agak berbeda dialami Gojek. Pada tahun 2016, seorang programmer bernama Yohanes Nugroho membeberkan celah keamanan di aplikasi Gojek untuk Android dan iOS.

Celah pada API endpoint itu berpotensi dimanfaatkan hacker untuk mencuri informasi rahasia pengguna, seperti nomor telepon, e-mail, dan nama user. Riwayat perjalanan pengguna juga bisa dilihat oleh orang lain melalui celah ini.

Informasi itu didapat Yohanes sejak bulan Agustus tahun 2015, dan mengeksklusifkan informasi ini hanya kepada pihak Gojek saja. Karena Gojek dinilai lamban menangani celah keamanan, ia pun akhirnya membeberkan artikel soal celah keamanan ini kepada publik.

https://tekno.kompas.com/read/2020/05/05/19080067/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-dan-nasib-uu-perlindungan-data-pribadi

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.