Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Ponsel BM Diblokir, Negara Amankan Rp 2,8 Triliun Per Tahun

Menurut data Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), sebanyak 20 persen dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia merupakan barang BM alias ilegal.

Pada Juli lalu, Ketua APSI, Hasan Aula menyebutkan bahwa sekitar 45 - 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20 persen di antaranya adalah ponsel BM, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun.

Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp 2,5 juta, maka nilai total mencapai Rp 22,5 Triliun. Akibat dari maraknya ponsel ilegal tersebut, negara menjadi kehilangan potensi pemasukan dari pajak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen + PPH 2,5 persen dari ponsel ilegal tersebut karena masuk lewat jalur non-resmi.

“Total potensi pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 triliun per tahun,” ujar Hasan Aula kepada KompasTekno pada Juli lalu.

Bukan hanya pemerintah, fenomena maraknya ponsel ilegal ini juga merugikan banyak pihak termasuk pengembang teknologi, operator seluler, dan konsumen.

Pemerintah sendiri melalui beleid dari tiga kementerian, yaitu Kemenperin, Kemenkominfo, dan Kemendag mengesahkan peraturan blokir ponsel BM dengan menggunakan IMEI (International Mobile Equipment Identification) sejak 18 Oktober 2019 lalu.

Namun, setelah beberapa kali mengalami penundaan, pemblokiran ponsel BM mulai berjalan tadi malam.

Nomor IMEI yang melekat di setiap perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) menjadi acuan untuk menentukan apakah perangkat tersebut ilegal atau tidak.

Apabila nomor IMEI terdaftar di database Kementerian Perindustrian, maka dapat dipastikan bahwa perangkat tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur resmi.

IMEI sendiri adalah kode unik dari setiap perangkat ponsel yang berlaku secara internasional. Kode IMEI yang diterbitkan oleh GSMA terdiri dari 14 hingga 16 digit.

Pengguna bisa mengecek nomor IMEI dengan dial *#06#. Nomor IMEI ini bukan sekadar identifikasi perangkat untuk keperluan dagang, tapi juga untuk keamanan ponsel yang dipakai.

Untuk melakukan pengecekan apakah perangkat yang Anda gunakan ilegal atau tidak, bisa mengakses halaman resmi Kementerian Perindustrian melalui tautan berikut ini.

https://tekno.kompas.com/read/2020/09/16/14280067/ponsel-bm-diblokir-negara-amankan-rp-28-triliun-per-tahun

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke