Hak Spesial Donald Trump di Twitter Bakal Dicabut jika Kalah Pemilu

KOMPAS.com - Twitter memiliki sebuah kebijakan khusus yang berlaku bagi para pemimpin dan presiden di seluruh penjuru dunia.

Kebijakan yang dimaksud adalah melabeli unggahan pemimpin yang dianggap melanggar peraturan Twitter, seperti twit bernada ujaran kebencian, propaganda, hingga hoaks, alih-alih dihapus.

Biasanya, apabila pengguna Twitter reguler mengirimkan twit semacam itu, maka twit tersebut bakal dihapus, atau yang paling parah akun mereka bakal dibekukan sementara waktu.

Kebijakan ini sendiri diberikan lantaran twit yang diunggah oleh para pemimpin dunia biasanya memiliki nilai berita, meski unggahan tersebut kontroversial.

Nah, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump diketahui memiliki hak spesial ini. Hal tersebut diketahui dari beberapa twit Trump yang belakangan ditandai lantaran melanggar kebijakan Twitter.

Salah satunya adalah twit kontroversial Trump berikut yang mengklaim bahwa pihak Partai Demokrat telah melakukan kecurangan dalam pemilu presiden AS.

Karena saat ini masih menjadi seorang pemimpin, pengguna pun masih bisa melihat twit Trump tersebut jika menekan tombol "View" atau "Lihat".

Nah, apabila jabatan Trump sebagai Presiden AS resmi digeser oleh penantangnya, Joe Biden, akun Twitter-nya yang memiliki sekitar 88 juta followers itu otomatis tak akan mendapatkan hak khusus tersebut.

Artinya, tanpa adanya hak spesial, perusahaan asal San Francisco, California, AS ini bakal menghapus beragam twit Trump di masa depan, yang terindikasi melanggar peraturan.

Bahkan, apabila Trump melanggarnya kebijakan Twitter berkali-kali, akunnya bisa saja dibekukan atau dihapus oleh platform rintisan Jack Dorsey ini sementara waktu atau selamanya.

Biden masih unggul

Hingga berita ini ditulis, penghitungan hasil pemungutan suara di sebagian negara bagian AS sendiri masih belum rampung.

Namun, sebagaimana dilansir Bloomberg dan dikutip KompasTekno, Jumat (6/11/2020), Biden telah mengantongi sekitar 264 suara elektoral (electoral votes), mengungguli Trump yang baru memiliki 214 suara elektoral.

Adapun kandidat harus mengantongi setidaknya 270 suara elektoral untuk memenangkan pemilu presiden AS 2020.

Trump sendiri masih diberi kesempatan untuk mendapatkan hak atas kebijakan khusus Twitter hingga masa jabatannya berakhir, yakni pada 20 Januari mendatang.

Apabila Trump resmi menang dari Biden, maka ia mungkin masih bisa "dimanja" oleh Twitter setelah tanggal tersebut. Namun, apabila kalah, hak spesial ini kemungkinan bakal pindah ke tangan Biden.