Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemerintah India Minta WhatsApp Batalkan Kebijakan Privasi Baru

Pemerintah India telah melayangkan surat yang ditujukan kepada CEO WhatsApp, Will Catchcart. Surat tersebut berisi daftar pertanyaan terkait kebijakan baru yang dianggap diskriminatif.

WhatsApp dinilai lebih "lunak" terhadap pengguna di Eropa karena terikat peraturan perlindungan data GDPR.

Niamh Sweeney, Direktur Kebijakan utntuk WhatsApp Eropa,  mengatakan bahwa tidak ada perubahan praktik berbagi data di wilayah Eropa pada perubahan kebijakan privasi baru.

"WhatsApp tidak membagi data penggunanya di wilayah Eropa dengan Facebook yang bertujuan dimanfaatkan Facebook dalam meningkatkan produk atau iklan," kata Sweeney.

Sementara di wilayah luar Eropa, termasuk India dan Indonesia, WhatsApp lebih "galak" menerapkan kebijakan baru tersebut dan mengancam akan menangguhkan akun WhatsApp jika tidak menyetujuinya.

Dilaporkan Times of India, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Rabu (20/1/2021), salah seorang sumber mengatakan pemerintah India menyayangkan pengumuman kebijakan baru tersebut dan meminta perusahaan jejaring sosial itu segera menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut sumber tersebut, pemerintah India telah memahami isi kebijakan privasi baru WhatsApp dan menaruh perhatian yang besar atas kebijakan tersebut terhadap pengguna WhatsApp di India.

Dalam surat, disebutkan bahwa pembagian data pengguna dengan Facebook akan memperlebar risiko keamanan dan kerentanan data pengguna yang lebih besar dan menciptakan lumbung informasi data pengguna.

Pemerintah India juga mengkritisi tidak adanya opsi menolak (opt out) dalam kebijakan tersebut. Seperti diketahui, pengguna "dipaksa" menyetujui kebijakan baru WhatsApp atau akun akan ditangguhkan.

Pemerintah India juga mengatakan tindakan diskriminatif WhatsApp terhadap pemberlakukan kebijakan data privasi antara pengguna Eropa dan India, menunjukan bahwa WhatsApp kurang menghormati hak dan kepentingan pengguna di India.

"Perlakuan yang berbeda seperti itu merugikan kepentingan pengguna di India dan akan ditinjau dengan serius oleh pemerintah," kata sumber tersebut.

India adalah pasar penting bagi WhatsApp sebab menjadi negara dengan jumlah pengguna WhatsApp terbesar.

Bahkan, WhatsApp mengalokasikan anggaran khusus sebesar 10 juta rupee atau sekitar Rp 1,9 miliar (kurs rupiah Rp 192) untuk memasang iklan di 10 koran berbahasa Inggris dan Hindi karena banyak penggunanya yang pindah ke aplikasi lain.

Iklan satu halaman penuh itu bertuliskan "WhatsApp menghormati dan melindungi privasimu".
Dalam iklan yang sama, WhatsApp juga menuliskan "menghormati privasi Anda tertanam di DNA kami".

WhatsApp juga kembali menegaskan bahwa perubahan kebijakan tidak mempengaruhi privasi pesan pengguna. Perubahan kebijakan hanya akan berdampak pada interaksi yang terjadi di akun WhatsApp Bisnis saja.

Baru-baru ini, WhatsApp menunda pemberlakuan kebijakan privasi baru itu menjadi 15 Mei 2021 dari rencana semula tanggal 8 Mei 2021.

https://tekno.kompas.com/read/2021/01/20/10100007/pemerintah-india-minta-whatsapp-batalkan-kebijakan-privasi-baru

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke