Ada Aturan Pajak Baru, Pulsa Telepon dan Kartu SIM Perdana Naik Harga?

KOMPAS.com - Pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan baru tentang penghitungan dan pemungutan pajak untuk penghasilan atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.

Regulasi itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 yang akan mulai berlaku pada Senin, 1 Februari mendatang.

Pasal 2 di dalamnya mengatakan PPN diberlakukan atas penyerahan barang kena pajak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

Salah satu wacana yang beredar di masyarakat terkait peraturan baru tersebut adalah harga pulsa telepon dan kartu SIM perdana akan mengalami kenaikan. Benarkah demikian?

Menteri keuangan Sri Mulyani memberikan klarifikasi melalui sebuah posting yang diunggah di akun Instagram miliknya, Sabtu (30/1/2021). Dia menegaskan bahwa ketentuan dimaksud tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik, atau voucher.

Alih-alih menerapkan pajak baru, Sri Mulyani menjelaskkan bahwa ketentuan tersebut bertujuan menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa/ kartu perdana, token listrik, dan voucher, serta untuk memberikan kepastian hukum.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak lewat siaran pers yang diterima oleh KompasTekno.

Untuk pulsa dan kartu perdana,  pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat II (server), sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi.

Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak sehingga tidak perlu membuat lagi Faktur Pajak secara elektronik (eFaktur).

Di sisi lain, pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu perdana oleh distributor/ Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa dalam SPT tahunannya.

"Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketentuan ini tidak mempengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, atau voucher," tulis DJP dalam keterangannya.

Salinan lengkap dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/KM.10/2021 bisa diunduh dari situs pajak.go.id.

Tanggapan operator

Operator-operator seluler masih belum mengungkapkan langkah apa yang akan diambil terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021.

Telkomsel mengatakan masih mengkaji dan mempelajari aturan baru yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan RI tersebut secara internal, guna mengetahui implikasi secara menyeluruh dalam skema bisnis produk dan layanannya.

"Telkomsel juga akan segera berkoordinasi dengan ATSI untuk memastikan proses penerapan aturan baru tersebut juga dapat mendukung penguatan industri telekomunikasi di Indonesia secara umum", ujar Vice President Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin.

Indosat Ooredoo dan XL Axiata memberikan respons serupa. Kepada Kontan, VP Head of Strategic Communication Management Indosat Ooredoo, Adrian Prasanto mengatakan pihaknya masih mengkaji substansi PMK no.6/PMK.03/2021.

Dia menambahkan bahwa Indosat Ooredoo berkomitmen mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan operasi bisnis.

Sementara, Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengaku belum bisa banyak berkomentar soal penerapan PMK No.6/PMK.03/2021.

“Kami masih mempelajari aturan /beleid baru yang disampaikan Kementerian Keuangan tersebut, sehingga untuk saat ini kami belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh,” ujar Ayu.