PBB Khawatir dengan Kekuatan Besar Media Sosial

KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti besarnya kekuatan media sosial terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini, termasuk soal penutupan dan penangguhan akun milik mantan Presiden AS, Donald Trump beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menilai bahwa media sosial seperti Facebook dan Twitter memanfaatkan wewenangnya sendiri untuk mengambil sebuah keputusan.

Oleh karena itu, Guterres mengatakan, perlu ada aturan yang jelas dan komprehensif agar segala upaya yang diambil oleh perusahaan media sosial merujuk pada hukum yang berlaku.

"Harus ada kerangka peraturan untuk mengatur hal-hal seperti itu agar dilakukan sesuai dengan hukum," kata Guterres seperti dikutip KompasTekno dari Reuters, Senin (1/2/2021).

Beberapa waktu lalu, sejumlah media sosial membatasi akun Trump karena konten unggahannya dinilai berpotensi memantik kekerasan dan melanggar ketentuan penggunaan.

Langkah awal dimulai oleh Twitter yang mengunci akun Trump selama 12 jam setelah meminta Trump menghapus tiga twit yang dinilai menghasut kerusuhan di gedung parlemen AS Capitol, Washington DC, pada 6 Januari 2021 lalu.

Menurut CEO sekaligus pendiri Twitter Inc, Jack Dorsey, penangguhan akun milik Trump adalah keputusan yang tepat.

Tak lama berselang, Facebook pun turut menangguhkan akun Trump di jejaringnya, berikut Instagram, selama 24 jam.

Menyusul Twitter dan Facebook, YouTube juga mengambil langkah yang sama. Anak perusahaan Google itu kembali memperpanjang penangguhan kanal Donald Trump hingga waktu yang belum ditentukan.

Menurut Guterres, jika terus dibiarkan, maka perusahaan media sosial akan selalu berkuasa dan menentukan kebijakan mereka sendiri karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

"Kita tidak bisa hidup dalam kondisi di mana kita sering menjumpai banyak kekuasaan yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan," ungkap Guterres. "Saya sangat khawatir dengan kekuatan yang sudah mereka miliki (perusahaan media sosial)," lanjutnya.

Guterres menilai bahwa media sosial berkontribusi dalam isu-isu politik dan berisiko disalahgunakan untuk mengendalikan masyarakat di suatu negara.

Sebab, kecurangan dan pelanggaran sangat mungkin terjadi saat regulasi yang ada masih memiliki banyak celah.

Guterres juga menggarisbawahi tanggung jawab perusahahaan media sosial dalam mengolah dan menjamin data pribadi penggunanya tetap aman. Data ini seringkali digunakan untuk keperluan komersil (iklan) serta mempengaruhi dan mengubah sikap pola pikir penggunanya.