Jokowi Minta Jaringan Internet Palapa Ring Tersambung ke Rumah Warga

Menurut Jokowi, saat ini utilitas infrastruktur ini baru mencapai 50 persen. Untuk itu, Jokowi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate memastikan agar Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai backbone, melainkan harus menjangkau pemukiman yang belum mendapat fasilitas akses internet.

"Utilisasi di Indonesia tengah dan timur yang masih sekitar 20 persen ini harus digenjot terus," tutur Jokowi dalam acara peluncuran program konektivitas digital 2021 yang digelar di Istana Negara Jakarta, Jumat (26/2/2021).

"Saya minta kepada Menkominfo untuk memastikan agar Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai benteng backbone saja, tidak hanya berhenti disitu tetapi harus tersambung sampai ke rumah tangga," lanjut Jokowi.

Hadirnya Palapa Ring ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi, khususnya di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Proyek ini merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan yang tajam antar-daerah dalam hal konektivitas digital.

"Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan, namun juga sangat penting menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital," jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, Palapa Ring seharusnya menjadi dasar untuk melahirkan lebih banyak peluang usaha berbasis internet terlebih di masa pandemi seperti saat ini.

Jokowi menambahkan, transformasi digital seharusnya mampu mendorong masyarakat untuk terus menggunakan produk dalam negeri sehingga tidak melulu menguntungkan pihak luar.

"Transformasi digital harus mendorong TKDN, pemakaian produk-produk dalam negeri serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi broadband (pita lebar), berupa pembangunan kabel optik yang membentang ke seluruh Indonesia.

Proyek Palapa Ring dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan merupakan KPBU pertama dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).

Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).

Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha.

Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha.