Salin Artikel

Pemerintah China Jegal Alibaba dkk dengan Aturan Anti-monopoli

Salah satu perusahaan yang menjadi sasarannya adalah perusahaan milik Jack Ma, Alibaba Group dan afiliasinya. Pemerintah China kabarnya telah meresmikan aturan anti-monopoli baru di negeri Tirai Bambu itu.

Aturan yang merupakan versi formal dari rancangan undang-undang anti-monopoli terbitan November 2020 tersebut dikeluarkan oleh Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) pada Februari lalu.

Aturan anti-monopoli yang resmi digulirkan ini memberlakukan sejumlah ketentuan baru untuk perusahaan-perusahaan teknologi untuk meredam praktik yang bersifat monopolistik.

Misalnya, e-commerce kini tak boleh memaksa pedagang untuk hanya mendukung layanan dan aplikasi tertentu saja. Teknik manipulasi pasar yang bisa menentukan harga dan membatasi pengembangan teknologi juga dilarang.

Para raksasa teknologi di China mendapat tekanan baru dengan hadirnya aturan itu, termasuk e-commerce Taobao dan Tmall milik Alibaba Group, JD.com hingga layanan pembayaran online seperti Alipay dari Ant Group dan WeChat Pay milik Tencent Holding.

SAMR menjelaskan, pemberlakuan peraturan anti-monopoli baru ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya laporan terkait praktik monopoli dari perusahaan yang menggeluti bisnis digital, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari GizmoChina, Rabu (17/3/2021),

Menurut SAMR, perilaku monopolistik dari para pelaku industri di China tersembunyi di balik, data algoritma, dan aneka aturan di platform yang bersangkutan. "Sehingga sulit menemukan dan menentukan hal mana yang menerapkan monopoli," ujar SAMR.

Pemerintah China memang telah lama menaruh kekhawatiran pada perusahaan teknologi raksasa di dalam negeri, terutama pengaruhnya pada sektor ekonomi digital di China.

Sebagai contoh, Alipay sendiri dilaporkan menguasai setengah dari pasar layanan pembayaran online di China. Belakangan Alipay juga menyediakan layanan pinjaman online.

Bisnis pinjaman online ini dilaporkan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sumber pendapatan terbesar Ant.

Platform yang memiliki lebih dari satu miliar pengguna di China daratan itu diketahui telah mengelola transaksi senilai 18 triliun dollar AS hingga Juni 2020.

Oleh karena itu, pada Desember 2020, Presiden China Xi Jinping menjadikan topik pengawasan ekonomi digital sebagai salah satu prioritas terpenting China untuk tahun 2021.

Baru-baru ini, Presiden Xi kembali meminta regulator China untuk meningkatkan pengawasan pada aktivitas keuangan di perusahaan teknologi China, dan menindak tegas bila ada pelanggaran.

Xi menekankan perlunya mengatur "perusahaan platform" untuk menjaga stabilitas sosial China, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita milik China, Xinhua.

"Perusahaan platform" di China mengacu pada bisnis yang menawarkan layanan online untuk rakyat China. Seruan Xi ini akan menimbulkan lebih banyak tekanan pada perusahaan teknologi raksasa China, termasuk pada Alibaba Group dan Tencent.

China versus Jack Ma

SAMR memang telah menyelidiki perusahaan Alibaba Group terkait dugaan monopoli. Regulator China disebutkan telah memperingatkan Alibaba terhadap praktik yang menjurus ke arah monopoli.

Praktik monopoli yang dimaksud seperti memaksa pedagang di situs e-commerce Alibaba ke dalam pakta kerjasama eksklusif dan perjanjian yang akan mencegah pedagang untuk menggunakan platform pesaing.

Atas tuduhan melanggar aturan monopoli, Pemerintah China dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman denda sekitar satu miliar dollar AS pada raksasa e-commerce Alibaba, sebagaimana dihimpun dari Business Today.

Tak hanya Alibaba, perusahaan afiliasinya, Ant Group juga diawasi dan diselidiki terkait dugaan monopoli. Perusahaan fintech milik Jack Ma ini memang memiliki aplikasi pembayaran digital populer bernama Alipay.

Melalui Alipay, Ant sedianya memberikan layanan pembayaran online. Namun belakangan, Ant melakukan ekspansi bisnis Alipay ke ranah investasi online, asuransi, dan pinjaman konsumen.

Namun pemerintah China menilai bisnis pinjaman online yang dilakukan Alipay ini bermasalah lantaran sebagian besar pinjaman yang difasilitasi Ant didanai oleh bank komersial, bukan oleh Ant Group sendiri.

Imbas dari pengawasan ini, penawaran saham perdana (IPO) yang awalnya akan dilangsungkan oleh Ant Group pada November 2020 kandas di tengah jalan.

IPO dikabarkan ditangguhkan secara langsung oleh Presiden Xi. Alasannya tak lain karena perubahan peraturan oleh regulator China.

Padahal, IPO Ant Group awalnya digadang-gadang bakal memecahkan rekor sebagai yang terbesar di dunia dengan proyeksi nilai pengumpulan dana menembus kisaran 37 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 522 triliun.

Setelah Alibaba Group dan Ant Gorup, regulator China kemungkinan akan menargetkan Tencent, sebagaimana dihimpun dari CNN. Akibatnya, harga saham Tencent dilaporkan jatuh baru-baru ini.

Regulator China juga telah menanyai para eksekutif di Tencent dan Pinduoduo serta menghukum Bytedance dan Baidu dengan denda karena dugaan perilaku monopoli dalam akuisisi perusahaan.

Tak hanya soal aktivitas keuangan perusahaan, Pemerintah China juga mulai mengetatkan aturan terkait konten pada platform milik perusahaan teknologi ini.

Belakangan, peramban milik Alibaba Group, UC Browser, dilaporkan dihapus dari toko aplikasi Huawei dan Xiaomi karena diduga memuat konten iklan ilegal di perambannya, sebagaimana dihimpun dari CNBC. 

https://tekno.kompas.com/read/2021/03/17/17180027/pemerintah-china-jegal-alibaba-dkk-dengan-aturan-anti-monopoli

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.