Kominfo Ungkap Alasan Indosat-Tri Wajib Kembalikan Frekuensi Setelah Merger

Syarat ini tertuang dalam surat persetujuan prinsip penggabungan Indosat-Tri yang diteken oleh Menkominfo Johhny G. Plate pada 5 November 2021 lalu. Kominfo pun mengungkap alasan dari kebijakan ini.

Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo, Ismail, salah satu alasannya ialah untuk menjaga keseimbangan industri telekomunikasi di Tanah Air.

Sebab, restu merger Indosat-Tri ini diberikan dengan tetap memperhatikan beberapa hal lainnya.

"Seperti prinsip perlindungan konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan tidak melakukan praktik usaha yang diskriminatif," kata Ismail dalam konferensi pers, pada Senin (8/11/2021).

Alasan lainnya, kewajiban pengembalian pita frekuensi selebar 10 MHz di spektrum 2,1 GHz itu juga ditetapkan berdasarkan proses evaluasi terhadap proposal bisnis Indosat Ooredoo Hutchison yang diterima oleh Kominfo pada 20 September 2021 lalu.

Ismail menjelaskan, dalam proses evaluasi tersebut, tim kominfo sudah mempertimbangkan berbagai hal, seperti dari tingkat ekuilibrium (keseimbangan) pada industri telekomunikasi.

Lalu ada pula pertimbangan dari sisi jumlah pelanggan perusahaan gabungan dan rencana pencapain perusahaan Indosat Ooredoo Hutchison ke depannya.

"Itu adalah unsur-unsur teknis yang sudah dipertimbangkan tim secara menyeluruh," kata Ismail.

Ismail menjelaskan, setelah merger, Indosat Ooredoo Hutchison seharusnya memiliki total frekuensi sebesar 145 MHz.

Namun, berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi Kominfo dengan berbagai pertimbangan tadi, frekuensi sebesar 135 MHz dinilai sebagai angka yang tepat yang diperlukan dan bisa digunakan oleh perusahaan hasil merger Indosat-Tri ke depannya.

Makanya, frekuensi sisanya yang sebesar 10 MHz harus dikembalikan kepada negara. Kominfo menetapkan frekuensi yang dikembalin harus yang berada di spektrum 2.100 MHz (2,1 GHz).

"Kalo melihat kondisi sekarang, ini (pengembalian 10 MHz) adalah hasil optimal,"

Selain itu, kata Ismail, kewajiban pengembalian frekuensi tersebut ditetapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi penggunaan spektrum frekuensi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Bentuk evaluasi

Ismail menegaskan, keputusan persetujuan dari setiap aksi merger dan konsolidasi dari perusahaan telekomunikasi di Indonesia ini sifatnya case by case, alias berbeda-beda bergantung kasusnya.

Pada dasarnya, Kominfo menyambut baik upaya konsolidasi dari perusahaan operator seluler di Tanah Air.

"Sebab hal tersebut sejalan dengan skenario dan harapan pemerintah agar kita memiliki industri telekomunikasi yang sehat, kuat, sustainable (keberlanjutan) secara keuangan dan secara kualitas dari jaringan dalam melayani masyarakat," kata Ismail.

Untuk itu, setiap proses merger alias penggabungan usaha, Kominfo akan melakukan evaluasi, untuk menentukan berapa frekuensi yang tepat yang diperlukan dan akan digunakan oleh perusahaan hasil merger tersebut.

"Jadi dipersilakan (merger). Hasilnya akan tergantung masing-masing, sesuai kondisi, komitmen layanan, pembangunan, dan seterusnya dari perusahaan hasil merger," kata Ismail.

Senasib dengan XL-Axis

Bila melihat ke belakang, kewajiban serupa juga pernah dialami oleh XL Axiata ketika mencaplok Axis pada 2014 lalu.

Menteri Kominfo yang menjabat saat itu, Tifatul Sembiring, juga mewajibkan XL untuk mengembalikan frekuensi seluas 10 MHz di spektrum 2.100 MHz (3G) sebagai syarat akuisisi.

XL Axiata pun patuh terhadap kewajiban itu dan mengembalikan frekuensi 3G miliknya seluas 10 MHz.