Perlu Imajinasi Kuat untuk Digitalisasi Papua

Amerika menyelesaikan pembangunan jaringannya sejak tahun 1980-an, sejalan ditemukannya teknologi seluler generasi 1 (1G) dengan AMPS-nya (advance mobile phone system).

Tidak beda jauh awalnya dengan AS, pada awal 1990-an Indonesia mengenal teknologi AMPS dan NMT (nordic mobile telephone), yang terakhir ini basisnya di negara-negara Skandinavia.

Tetapi hingga kini, ketika generasi seluler sudah sampai 5G, masih ada sekitar 26,5 juta penduduk Indonesia belum terlayani, boro-boro 5G, di sebagiannya minus 1G pun belum.

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau – dengan 250-an bahasa pengantar – membuat penggelaran jaringan amat sulit dilakukan. Hampir 10 persen dari penduduk Indonesia yang 272 juta itu tinggal di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T), 65 persennya di Papua, Papua Barat, Nusa tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

Kendala geografis dengan kepadatan penduduk yang rendah, terpisah ribuan pulau, hutan dan bukit, membuat daya tarik 3T bagi operator telekomunkasi seluler sama sekali tidak ada.

Jangan bayangkan jumlah penduduk desa di Papua atau NTT sama dengan di Jawa, jumlah mereka mungkin sama dengan warga satu RW atau RT di Jakarta.

Badan layanan umum (BLU) di Kementerian Kominfo, BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia) bertugas membangun 3T dengan dana dari 1,25 persen pendapatan kotor operator seluler, Rp 2,6 triliun hingga Rp 3 triliun/tahun.

Dengan dana USO (universal service obligation) itu, yang terbangun tahun 2015 hingga 2020 hanya 1.682 BTS (base transceiver station) di 1.675 desa/kelurahan, 1.435 BTS di antaranya di kawasan 3T.

Vandalisme

Selama 10 tahun ke depan, dicanangkan pembangunan telekomunikasi seluler 4G sebanyak 7.904 BTS, tetapi dipercepat menjadi hanya dua tahun, 4.200 BTS tahun 2021 dan 3.704 BTS tahun 2022. Ditambah dari APBN dan sumber lain dana USO menjadi Rp 17 triliun tahun ini, untuk tahun depan diusulkan Rp 24 triliun tetapi baru disetujui Rp 14 triliun karena besarannya tergantung situasi kondisi keuangan negara.

Tidak mudah bagi BAKTI Kominfo membangun di Papua dan Papua Barat, selain kondisi geografis yang memisahkan penduduk satu desa oleh laut, hutan dan bukit juga adat istiadat masyarakat. Satu BTS dibangun di puncak bukit dengan harapan jangkauannya bisa ke seluruh desa, hanya beroperasi sebentar.

Tiadanya penunggu BTS membuat terjadinya vandalisme, perangkatnya dirusak orang, tanpa motif ekonomi memang, tetapi mereka tidak pula paham kerusakan membuat BTS padam. Akhirnya BTS pun dipindah ke kampung yang ada penduduknya, sekaligus satu penduduk menjadi penjaganya.

Orang luar Papua tidak banyak yang paham bahwa isu sosial yang luar biasa kuat menyangkut hak ulayat membuat tanah-tanah yang ada merupakan milik komunitas. Ketika ada satu bidang tanah dibeli lunas untuk membangun BTS, beberapa tahun kemudian ada anggota suku yang merasa belum mendapat bagian mengklaim tanah tadi dengan cara mendudukinya.

Perlu akal yang “nyleneh” untuk mengatasinya, dan BAKTI berhasil mengatasi dengan cara pinjam pakai lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan BTS. Masyarakat menghibahkan tanah 20m X 20m – bukan isu untuk Papua dibanding di perkotaan di Jawa misalnya – kepada Pemda yang langsung mengurusi IMB, dipinjamkan ke BAKTI dengan gratis untuk 10 tahun.

“Out of the box”

Ada sekitar 1.600 site yang dipinjam-pakaikan Pemda kepada BAKTI di Papua, dan 2.800 lainnya di NTT.

“Proses pinjam pakai lebih cepat dibanding proses pembangunan. Terbalik dari sebelumnya, dulu Bakti yang kejar-kejar pemda soal lahan,” tutur Dirut BAKTI Kominfo, Anang A Latif.

Ketika masalah lahan “selesai”, membangun jaringan tulang punggung tidak pula mudah mencapai titik tujuan akhir seperti Palapa Ring yang perlu dana integrasi dengan jaringan serat optik yang lain ketika harus masuk lebih jauh.

Juga satelit HTS (high throughput satellite) Satria yang diluncurkan 2023 kelak yang akan masuk ke 150.000 titik di seluruh Indonesia, menghubungkan manusia di tempat terpencil sekalipun.

Mendirikan satu BTS di satu desa, jika di Jawa sudah bisa dikatakan menyelesaikan masalah layanan telekomunikasi karena semua penduduk dapat mengaksesnya. Di Papua atau NTT, penduduk satu desa yang tinggalnya terpencar-pencar, dibatasi selat, bukit dan hutan lebat, perlu memasang pengulang (repeater) karena sebagiannya tidak terjangkau sinyal BTS.

Namun itu belum cukup, kebutuhan manusia akan selalu bertambah apalagi Satria dengan kapasitas 150 GB hanya membagi 1,14 GB per pengguna. Kalaupun kelak ada satelit Satria 2A dan 2B dengan kapasitas 300 GB, itu baru mampu menyediakan kapasitas per pengguna sampai 2,29 GB.

Upaya mendigitalkan masyarakat di kawasan 3T pun tidak akan pernah usai hingga beberapa dekade. Perlu akal yang kuat, imajinasi yang luas dan pemikiran yang out of the box untuk menyetarakan 26,5 juta penduduk dengan 245 jutaan saudara-saudaranya di luar 3T yang sudah menikmati data sampai 50 GB. Seperti yang kini dilakukan BAKTI. ***