Pemerintah Ukraina Terima Donasi Bitcoin dan Ethereum, Terkumpul Rp 271 Miliar

KOMPAS.com - Pemerintah Ukraina membuka donasi sebagai dana perang untuk mempertahankan negaranya dari gempuran Rusia. Namun, donasi yang diterima bukan berbentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk mata uang kripto macam Bitcoin dan Ethereum.

Hal ini disampaikan dua akun Twitter pemerintah Ukraina yang diwakili oleh akun dengan handle @Ukraina, begitu juga Wakil Perdana Menteri Ukraina, Mykhailo Fedorov dengan handle @FedorovMykhailo.

Selain lewat Bitcoin dan Ethereum, Ukraina juga membuka donasi untuk mata uang kripto yang nilainya dipatok berdasarkan nilai mata uang dolar AS, yaitu United State Dollar Tether (USTD) atau biasa disebut Tether.

Adapun alamat transfer Bitcoin, Ethereum, dan Tether yang bisa dipakai untuk mengirimkan donasi ke Ukraina adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data dari Elliptic, sebuah situs web yang melaporkan total donasi Bitcoin, Ethereum, dkk yang didapatkan untuk Ukraina, donasi yang dikumpulkan sudah mencapai 18,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 271 miliar per Minggu (27/2/2022) dinihari waktu UTC.

Angka tersebut merupakan gabungan dari donasi yang masuk melalui alamat transfer mata uang kripto yang dibagikan pemerintah Ukraina tadi, serta donasi yang dikumpulkan dari berbagai organisasi non-profit sejak awal terjadinya invasi Rusia pada 24 Februari 2022.

Ukraina pastikan alamat transfer resmi

Seperti diketahui, tak sedikit peretas di Twitter yang memanfaatkan akun-akun terkenal untuk menipu orang supaya mengirimkan Bitcoin dan sejenisnya ke suatu alamat, dengan iming-iming mendapatkan berkali-kali lipat Bitcoin dari jumlah yang dikirimkan ketika transaksi selesai.

Bahkan pada 2020 lalu, akun Twitter milik Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, dan lain sebagainya sempat diretas dan mengunggah beragam postingan untuk giveaway Bitcoin.

Dalam sebuah pernyataan, Fedorov pun memastikan bahwa seluruh alamat donasi mata uang kripto yang ia bagikan asli alias resmi milik pemerintah Ukraina.

"Kanal komunikasi pemerintah Ukraina, begitu juga kanal saya sendiri, tidak diretas dan aman. Ini merupakan kondisi kami saat ini dan pesan yang ingin kami sampaikan (kepada orang-orang)," jelas Fedorov, dikutip KompasTekno dari TheBlockCrypto, Senin (28/2/2022).

"Kami mencoba untuk berkontribusi pada kemenangan Ukraina, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat global terkait apa yang terjadi di sini dengan cara apapun yang kami bisa," imbuh Fedorov.