Google, Facebook, WhatsApp dkk Belum Juga Daftar PSE Jelang Ancaman Blokir Kominfo

Meski tenggat waktu semakin dekat, masih banyak nama besar PSE Lingkup Privat yang populer di Tanah Air yang belum terlihat terdaftar di laman PSE Kominfo.

PSE lingkup privat sendiri merupakan individu orang, badan, atau kelompok masyarakat yang menyediakan layanan sistem elektronik, seperti misalnya Google, Facebook, WhatsApp, Zoom, dll.

Pantauan KompasTekno di laman pse.kominfo.go.id pada Senin (18/7/2022), PSE besar seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Twitter, Zoom, hingga YouTube masih juga belum kelihatan terdaftar.

Padahal, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 5 Tahun 2020 mewajibkan seluruh PSE Lingkup Privat di Indonesia untuk mendaftarkan diri ke Kominfo paling lambat pada 20 Juli 2022.

Bila belum mendaftar setelah lewat dari tenggat waktu tersebut, Kominfo menegaskan, akses platform atau situs milik PSE Lingkup Privat berpotensi diblokir.

Ini artinya, PSE populer seperti yang disebutkan di atas terancam diblokir bila tidak segera mendaftarkan diri.

Belum diketahui apa penyebab perusahaan teknologi tersebut belum melakukan pendaftaran. Padahal, Kominfo sudah melayangkan imbauan pendaftaran PSE sejak tahun lalu.

Namun pada akhir Juni lalu, KompasTekno menghubungi dua platform besar yang beroperasi di Indonesia yakni Meta (Facebook, WhatsApp, IG) maupun Twitter. Keduanya memilih bungkam terkait alasan perusahaan belum memenuhi kewajiban untuk mendaftar PSE.

Twitter hanya berkata pihaknya masih memantau dan menganalisis situasi. Sementara Google, menyatakan akan mematuhi aturan yang berlaku.

"Kami mengetahui keperluan mendaftar dari peraturan terkait, dan akan mengambil tindakan yang sesuai dalam upaya untuk mematuhi," kata perwakilan Google kepada KompasTekno pada 27 Juni lalu.

Namun, hingga kini, nama perusahaan mesin pencarian raksasa itu juga masih belum terlihat terdaftar di laman PSE Kominfo.

Di sisi lain, sudah banyak pula nama-nama PSE Lingkup privat, baik asing maupun domestik yang sudah terdaftar di laman PSE Kominfo.

Sebut saja seperti TikTok, Spotify, Linktree, Gojek, Tokopedia, OVO, Blibli, Bibit, Traveloka, Viu, dan lainnya.

Pada 22 Juni lalu, juru bicara Kominfo Dedy Permadi menjelaskan, pada hari terakhir periode pendaftaran PSE yang jatuh pada 20 Juli 2022, pihak Kominfo akan melakukan identifikasi PSE Lingkup Privat mana saja yang belum melakukan pendaftaran.

"Setelah melakukan identifikasi, maka kominfo akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang menjadi pengampu sektor tersebut," kata Dedy.

Ia mencontohkan, misalnya ada platform financial technology (fintech) yang belum mendaftar, maka Kominfo akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Atau misalnya PSE yang belum mendaftarkan diri merupakan platform game, maka Kominfo akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

"Jika tidak ada penjelasan yang cukup bisa diterima oleh Kementerian Kominfo, maka sesuai dengan PM 5/2020 dan revisinya, maka kami akan langsung melakukan pemutusan akses," lanjut dia.

Dengan kata lain, PSE Lingkup Privat seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, dkk yang belum mendaftar hingga 20 Juli 2022, kemungkinan tidak akan langsung diblokir oleh Kominfo.

Sebab, Kominfo akan melakukan indentifikasi dan meminta penjelasan dari PSE bersangkutar terlebih dahulu.

Dedy memprediksi PSE besar dan populer tersebut sedang melakukan proses pendaftaran.

"Kami juga berkomunikasi dengan mereka. Kami optimis bahwa PSE-PSE yang besar yang tadi ditanyakan (seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix) itu akan taat kepada peraturan ini dan sedang melakukan proses pendaftaran," kata Dedy.

Bisa dinormalisasi

Semisal, dalam skenario Google, Facebook, Netflix, dkk belum mendaftarkan diri dan terlanjur diblokir, Dedy mengatakan, pemutusan akses itu bisa dinormalisasi.

Artinya, pemblokiran platform PSE itu dapat dihentikan, dan akses ke platform digital itu dapat dibuka kembali.

Namun, PSE tersebut harus sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam kasus ini, syaratnya adalah PSE wajib mendaftarkan diri ke Kominfo melalui sistem Online Single Submission-risk Based Approach (OSS-RBA).

"Jika PSE tersebut sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka kami akan melakukan normalisasi," pungkas Dedy.