Kriteria Perusahaan Teknologi yang Wajib Daftar PSE ke Kominfo, Selain Google, Facebook, dkk

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Dalam Permenkominfo 5/2020 itu, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat diidefinisikan sebagai penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.

Adapun Sistem Elektronik yang wajib didaftarkan seperti portal atau situs, hingga aplikasi dalam jaringan yang dijalankan dengan internet. Dengan begitu, PSE Lingkup Privat seperti Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter, dan platform digital lainnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran.

Apabila beuim mendaftar hingga batas waktu yang ditetapkan, platform digital akan dianggap ilegal dan terancam diblokir di Indonesia.

Selain Google dan grup Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger), ada beberapa kategori platform digital lain juga wajib melakukan pendaftaran ke Kominfo.

Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi mengatakan tidak semua platform digital yang bisa diakses di Indonesia wajib melakukan pendaftaran PSE Lingkup Privat. Setidaknya, kata Dedy, ada enam kategori PSE yang wajib mendaftar ke Kominfo.

"Sesuai Permenkominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan perubahannya, kewajiban pendaftaran berlaku kepada 6 kategori PSE," kata Dedy melalui pesan singkat kepada KompasTekno, bulan Juni lalu.

6 kategori PSE yang wajib mendaftar PSE ke Kominfo

Kategori PSE Lingkup Privat yang wajib mendaftar ke Kominfo adalah PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:

Didaftarkan setiap domain

Dedy menambahkan, apabila ada perusahaan yang memayungi beberapa anak perusahaan dan masuk dalam enam kategori di atas, maka setiap website/domain yang ada harus didaftarkan.

"Pendaftaran berlaku untuk setiap website/domain yang diselenggarakan. Dalam pendaftaran, para penyelenggara akan diminta untuk mengisikan nama situs beserta alamat IP server yang digunakan," kata Dedy.

Juru bicara Kominfo itu menegaskan bahwa pendaftaran PSE dilakukan tanpa biaya alias gratis. Panduan pendaftaran dapat diakses melalui tautan berikut ini.

PSE yang tidak wajib mendaftar

Sementara itu, platform digital atau PSE yang tidak masuk dalam salah satu dari enam kategori di atas, toidak wajib melakukan pendaftaran.

"Kewajiban pendaftaran tidak berlaku kepada PSE di luar kategori tersebut. Misalkan penyelenggaraan situs/aplikasi untuk keperluan internal perusahaan atau layanan digital lainnya yang tidak ditujukan untuk masyarakat luas," kata Dedy.

Sebagai contoh adalah situs internal perusahaan untuk membagikan informasi, koordinasi, presensi, memo, dan sebagainya. Pengguna platform blogging seperti Wix, Tumblr, dan Wordpress juga tidak wajib mendaftar sebagai PSE Lingkup Privat ke Kominfo, apabila tidak digunakan untuk berniaga.

Dedy menjelaskan, jika pengguna situs blog hanya menggunakan platform untuk berbagi pikiran, pengalaman, atau karyanya, tanpa melakukan penawaran perdagangan barang/jasa, maka pengguna tidak perlu mendaftarkan blog miliknya ke Kominfo.

"Namun, jika pengguna situs blog menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, maka wajib mendaftar," kata Dedy.

Tidak langsung diblokir

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Kominfo, Johnny G Plate, mengatakan bahwa PSE Lingkup Privat yang belum mendaftar hingga 20 Juli, tidak akan langsung diblokir. PSE tersebut akan dikenai sanksi administrasi.

Hingga hari ini, jelang dua hari penutupan pendaftaran PSE Lingkup Privat ke Kominfo, sejumlah platform digital besar belum tampak muncul dalam daftar. Seperti Google, WhatsApp, Facebook, dll.

Menurut Johnny, dia tidak memungkiri bahwa aplikasi yang saat ini tengah berkembang dan populer, cukup memudahkan dan memiliki manfaat untuk aktivitas masyarakat.

"Sanksi administrasi itu ada tingkatannya, kami tidak menutup mata terhadap manfaat bagi masyarakat. Kami juga memperhatikan betul manfaat dan kenyamanan masyarakat," kata Johnny saat ditemui di Pusdikhub Cimahi, Senin (18/7/2022).

Kendati demikian, Johnny belum menjabarkan seperti apa sanksi administrasi tersebut. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa hal ini jangan dijadikan alasan oleh PSE Lingkup Privat untuk berbuat tidak sejalan dengan aturan.

Menurut Johnny, banyak PSE Lingkup Privat domestik, asing atau global, maupun penanaman modal dalam negeri yang belum melakukan pendaftaran. Dengan kata lain, mereka bisa dinilai berbisnis di Indonesia secara ilegal atau tidak tertib administrasi.