Kantor di Brussels Ditutup, Twitter Terancam Diblokir

Kondisi ini membuat Twitter berpotensi kena denda atau bahkan diblokir oleh otoritas Uni Eropa (UE).

Sebab, absennya perwakilan Twitter di Brussel membuat tak ada lagi pihak yang akan memastikan bahwa perusahaan jejaring sosial ini akan tunduk pada kebijakan baru Uni Eropa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Undang-Undang Layanan Digital atau Digital Service Act (DSA).

Menurut laporan Financial Times, semula, kantor Twitter di Brussels memiliki enam orang pegawai. Namun, empat orang di antaranya di-PHK oleh Elon Musk. Adapun dua orang sisanya yang masih bertahan adalah Julia Mozer dan Dario La Nasa.

Mozer dan La Nasa menjadi sosok penting yang mengawasi kebijakan publik untuk Twitter di Eropa. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan Twitter mematuhi kode disinformasi Uni Eropa serta Undang-Undang DSA.

Secara umum, Digital Service Act berisi segala macam aturan untuk memastikan lingkungan online yang aman dan akuntabel.

Regulasi ini juga mengharuskan platform digital seperti Twitter untuk transparan tentang alasan keputusan moderasi konten di platformnya.

Dengan UU Layanan Digital yang baru pengguna bakal memiliki hak untuk menantang keputusan moderasi platform digital jika konten mereka dihapus atau aksesnya dibatasi.

Digital Service Act (DSA) ini akan berlaku untuk semua perusahaan digital 15 bulan setelah Undang-undang tersebut disahkan dan berlaku di negara anggota Uni Eropa, atau mulai 1 Januari 2024, bergantung mana waktu yang lebih lama.

Masalahnya, Mozer dan La Nasa dilaporkan mengundurkan diri alias resign dari Twitter minggu lalu.

Artinya, terjadi kekosongan tanggung jawab untuk memastikan Twitter patuh dan tunduk pada aturan di Brussels. Pun, kini, Twitter tidak lagi memiliki departemen komunikasi yang dapat dimintai komentar oleh regulator.

Komisaris pasar internal UE Thierry Breton dilaporkan telah memperingatkan Musk bahwa Twitter harus mematuhi peraturan konten di Uni Eropa tersebut, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Engadget, Jumat.

Jika gagal mematuhi peraturan DSA yang baru, maka Twitter berpotensi menghadapi hukuman berat. Regulator dapat mendenda Twitter hingga enam persen dari omzet globalnya atau bahkan melarang dan memblokir platform tersebut.

Elon Musk disebut sudah membentuk dewan moderasi konten. Dewan ini kabarnya akan memegang peranan utama dari keputusan terkait kebijakan sensor dan pemulihan akun, dilansir KompasTekno dari PCMag.

Menurut twit yang diunggah Elon Musk di Twitter, dewan yang ia bentuk itu akan memiliki sudut pandang yang beragam. "Tidak ada putusan konten atau pemulihan akun yang terjadi sebelum dewan sidang," kata Musk melalui akun Twitter pribadi berhandle @elonmusk.

Menurut informasi sumber terdekat di Twitter, Elon Musk juga telah mendesak puluhan orang tersebut untuk mempelajari semua yang mereka bisa tentang Twitter secepat mungkin, mulai dari kode sumber hingga moderasi konten dan persyaratan privasi data. Hal itu dilakukan agar Musk dapat mendesain ulang Twitter sesegera mungkin.

Sebelumnya, Elon Musk mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai free speech absolutist atau pemegang teguh prinsip kebebasan berbicara.

Makanya, Musk ingin membeli Twitter guna mengatur moderasi konten dan memprioritaskan kebebasan berbicara.

Meski terkesan "bebas" Musk tetap akan menyusun kebijakan baru untuk mengatur konten di Twitter.

Sebab, tak bisa dipungkiri, Twitter juga terikat dengan peraturan internasional seputar ujaran kebencian dan privasi data. Misalnya seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation/GDPR), Uni Eropa.

Menurut Musk, di tangannya ini Twitter bisa menjadi digital town square atau ruang publik digital yang sehat, di mana berbagai macam kepercayaan bisa saling berdebat dengan sehat tanpa menggunakan kekerasan.

Belum lama ini, Elon Musk juga resmi memulihkan akun Twitter milik mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diblokir sejak Januari 2021.

Tahun lalu, akun Trump diblokir setelah dua kicauannya dinilai melanggar kebijakan Twitter dan berisiko melanggengkan kekerasan dan ujaran kebencian, terkait peristiwa kerusuhan di gedung DPR/MPR Amerika Serikat (AS) yang menelan korban jiwa.

Seharusnya, akun Twitter @realdonaldtrump diblokir secara permanen. Namun, Musk membuka blokir tersebut setelah mengadakan jajak pendapat di akun Twitter pribadinya. 

Musk mengatakan bahwa pemulihan akun Trump akan dilakukan secara ketat, di mana proses itu melibatkan beberapa tim terkait di Twitter yang melibatkan moderasi konten.